Mojokerto-(satujurnal.com)
Komisi II DPRD Kota Mojokerto mendesak Dinas P dan K setempat mengawal ketat proyek pembangunan SMKN 2 Kota Mojokerto. Dalam amatan Dewan, proyek senilai Rp 9,5 miliar diatas tanah seluas 1, 7 hektar di wilayah Kelurahan Pulorejo, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto itu berpotensi molor. Pasalnya, proyek yang harus selesai tanggal 25 Desember 2013 itu saat ini baru sekitar 10 persen.
“Dinas P dan K harus benar-benar mencermati setiap progress report proyek itu (SMKN 2). Kami khawatir jika hanya menerima laporan saja, terjadi ketidaksinkronan antara laporan dan fakta lapangan. Kalau sudah demikian, maka potensi proyek ini molor tidak terhindarkan,” kata Sekretaris Komisi II, Sonny Basuki Raharjo, Rabu (24/07/2013).
Komisi yang membidangi perekonomian dan pembangunan ini pun menyatakan segera turun ke lokasi melihat kelangsungan proyek yang didanai APBD Propinsi Jawa Timur dan APBD Kota Mojokerto itu. “Dalam waktu dekat,” ujar Sonny menyebut agenda sidak ke proyek prestisius tersebut.
Proyek miliaran rupiah itu digarap PT Tektonia Grandis Surabaya dengan konsultan CV Vernakular Nganjuk sejak 30 Mei lalu. Namun hingga sekarang ini pengerjaan baru mulai tahap pemasangan tiang pancang.
Jika sampai proyek molor, yang paling dirugikan yakni para siswa. Sebab hingga sekarang ini, total 130 siswa SMKN 2 masih menumpang di SMKN 1. Targetnya, semester depan para siswa itu sudah harus bisa menempati gedung SMKN 2 yang sedang dalam proses pembangunan tersebut.
’’Kita yakin bisa sesuai target,’’ kata Tjatur Susanto, Kabid SMP/SMA/SMK Dinas P dan K Kota Mojokerto, Rabu (24/07/2013).
Malah menurutnya, kemajuan pengerjaan proyek itu melebihi target. ’’Kalau lihat progresnya pengerjaan proyek itu melebihi target, jadi nanti bisa selesai lebih cepat,’’ papar Tjatur.
Total nilai proyek menurut Tjatur senilai Rp 17 miliar. Selain gedung Rp 9,5 miliar, sisanya untuk mebelair, laboratorium dan sarana pendukung lainnya. Mayoritas anggaran proyek tersebut berasal dari APBD provinsi. ’’Yang dari provinsi sekitar Rp 15 miliar. Sedangkan dari APBD Kota Mojokerto Rp 2 miliar,’’ katanya. (one)
Komisi II DPRD Kota Mojokerto mendesak Dinas P dan K setempat mengawal ketat proyek pembangunan SMKN 2 Kota Mojokerto. Dalam amatan Dewan, proyek senilai Rp 9,5 miliar diatas tanah seluas 1, 7 hektar di wilayah Kelurahan Pulorejo, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto itu berpotensi molor. Pasalnya, proyek yang harus selesai tanggal 25 Desember 2013 itu saat ini baru sekitar 10 persen.
“Dinas P dan K harus benar-benar mencermati setiap progress report proyek itu (SMKN 2). Kami khawatir jika hanya menerima laporan saja, terjadi ketidaksinkronan antara laporan dan fakta lapangan. Kalau sudah demikian, maka potensi proyek ini molor tidak terhindarkan,” kata Sekretaris Komisi II, Sonny Basuki Raharjo, Rabu (24/07/2013).
Komisi yang membidangi perekonomian dan pembangunan ini pun menyatakan segera turun ke lokasi melihat kelangsungan proyek yang didanai APBD Propinsi Jawa Timur dan APBD Kota Mojokerto itu. “Dalam waktu dekat,” ujar Sonny menyebut agenda sidak ke proyek prestisius tersebut.
Proyek miliaran rupiah itu digarap PT Tektonia Grandis Surabaya dengan konsultan CV Vernakular Nganjuk sejak 30 Mei lalu. Namun hingga sekarang ini pengerjaan baru mulai tahap pemasangan tiang pancang.
Jika sampai proyek molor, yang paling dirugikan yakni para siswa. Sebab hingga sekarang ini, total 130 siswa SMKN 2 masih menumpang di SMKN 1. Targetnya, semester depan para siswa itu sudah harus bisa menempati gedung SMKN 2 yang sedang dalam proses pembangunan tersebut.
’’Kita yakin bisa sesuai target,’’ kata Tjatur Susanto, Kabid SMP/SMA/SMK Dinas P dan K Kota Mojokerto, Rabu (24/07/2013).
Malah menurutnya, kemajuan pengerjaan proyek itu melebihi target. ’’Kalau lihat progresnya pengerjaan proyek itu melebihi target, jadi nanti bisa selesai lebih cepat,’’ papar Tjatur.
Total nilai proyek menurut Tjatur senilai Rp 17 miliar. Selain gedung Rp 9,5 miliar, sisanya untuk mebelair, laboratorium dan sarana pendukung lainnya. Mayoritas anggaran proyek tersebut berasal dari APBD provinsi. ’’Yang dari provinsi sekitar Rp 15 miliar. Sedangkan dari APBD Kota Mojokerto Rp 2 miliar,’’ katanya. (one)
Social