 |
| Abdul Gani Suhartono |
Walikota Abdul Gani Suhartono akhirnya angkat suara soal kecaman Dewan setempat terkait terpuruknya PDAM Maja Tirta. Diingatkan, agar Dewan tidak asal komentar jika tanpa didasari bukti.
“Sengaja saya diam, meski Dewan terus mengeluarkan tudingan minor bahkan menyebut saya melakukan pembiaran terhadap kondisi PDAM. Langkah-langkah konkrit yang saya lakukan akan menjadi jawaban terhadap sangkaan Dewan,” lontar Abdul Gani Suhartono, Selasa (02/07/2013).
Langkah konkrit yang ia maksud, yakni dengan meminta Badan Pemeriksa Keuangan Propinsi (BPK) Propinsi Jawa Timur turun melakukan audit terhadap salah satu BUMD tersebut.
“Saya sudah meminta BPKP melakukan review terhadap laporan keuangan PDAM. Hasilnya akan kita bahas bersama tim pengawas, inspektorat serta DPRD (Kota Mojokerto),” ujar Gani.
Dewan dilibatkan, lanjut Gani, karena bagian dari Pemerintahan Kota Mojokerto. “Pemerintahan itu ya eksekutif dan legislatif. Sebagai legislator, dewan memang punya kewenangan mengawasi. Pengawasan pun muaranya pada kritik, tapi ya harus konstruktif. Kalau eksekutif salah, ya diingatkan, bukan dihujat. Apalagi dikambinghitamkan,” singung dia.
Sementara review bertajuk ‘laporan hasil evaluasi kerugian daerah’ yang diterbitkan BPKP Jawa Timur, saat ini sudah diterima Pemkot Mojokerto. “Review sudah diterima. Hasil inilah yang kita bahas bareng,” ulangnya.
Tanpa menyebut hasil review Gani menyebut, hasil kerja BPKP itu untuk mengetahui kondisi riil PDAM. “Kalau sudah diketahui posisi neracanya, baru dicarikan solusinya,” tandasnya.
Yang pasti, untuk penyehatan perusahaan daerah, tidak bisa dibenarkan dengan melakukan suntikan dana hibah. “Hibah untuk operasional perusahaan daerah tidak dibenarkan aturan. Yang bisa berupa penyertaan modal. Masalahnya, kalau kemudian kita ajukan penyertaan modal agar PDAM menjadi perusahaan yang sehat apakah Dewan mau menyetujui atau tidak?,” tekannya.
Pun soal penetapan direktur definitif, kata Gani, tetap melibatkan tim pengawas. “Tim pengawas tetap kita libatkan agar bisa ditetapkan osok yang kompeten memegang jabatan direktur PDAM, “ ucapnya.
Sebelumnya, kalangan Dewan menyoroti kekosongan jabatan direktur definitif dan lemahnya manajemen PDAM Maja Tirta. Keseriusan Walikota Abdul Gani Suhartono mengawal aset daerah ini pun dipertanyakan, bahkan dinilai minor.
“PDAM terus menerus terpuruk. Tentunya walikota turut andil hingga PDAM jadi perusahaan yang terkategori sakit,” lontar sekretaris Komisi II DRPD Kota Mojokerto Sonny Basuki Rahardjo, Sabtu (29/06/2013).
Harusnya, lanjut Sonny, walikota memiliki greget untuk membenahi perusahaan plat merah itu. ’’Kalau memiliki niat yang jelas, tentu tidak akan runyam seperti ini,’’ singgungnya.
Seharusnya, sebelum SK Plt direktur habis, sudah ada direktur definitif agar roda manajemen PDAM berangsur-angsur membaik. “Tentunya, perombakan manajemen yang pertama harus dilakukan begitu ditetapkan direktur definitif,” tandas politisi Partai Golkar tersebut.
Pemulihan PDAM, kata dia, harus disegerakan. “Harus dipercepat, jangan dibiarkan ngambang begini,” tukasnya.
Sementara itu, anggota tim pengawas PDAM Maja Tirta Kota Mojokerto Wiwied Febrianto mengatakan, untuk memperbaiki perusahaan itu memang butuh waktu, utamanya terkait analisa permasalahan, perbaikan strukturisasi perusahaan, hingga infrastruktur. ’’Sekarang ini, infratruktur untuk mendukung PDAM saja masih belum maksimal,’’ terangnya.
Dia menegaskan, untuk perbaikan lebih cepat, PDAM butuh investor. Baik dari kalangan swasta hingga keuangan Negara. ’’Perbaikan (PDAM) tidak dibenarkan menggunakan APBD. Tapi kalau sifatnya investasi, diperbolehkan,’’ kata pria yang juga menjabat sebagai Kabid Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Mojokerto tersebut.(one)
Social