Walikota Mojokerto Abdul Gani Suhartono menyatakan segera membentuk tim penyehatan PDAM Maja Tirta. Tim yang digawangi dewan pengawas, eksekutif dan legislatif bertugas mengurai benang kusut keterpurukan perusahaan daerah yang tengah sakit parah.
“Agar PDAM tidak lagi sakit parah, diperlukan formula baru. Untuk kepentingan ini saya minta dewan pengawas segera membentuk tim penyehatan,” kata Abdul Gani usai gelar review audit BPKP Jawa Timur atas keuangan PDAM Maja Tirta, di Ruang Nusantara, Pemkot, Jum’at (19/07/2013) siang.
Menurut Gani, tim penyehatan, akan menganalisa peluang revitalisasi perusahaan daerah yang saat ini disebutnya tengah sakit parah. “Kita menginginkan PDAM berorasi 24 jam. Dengan jumlah pelanggan yang lebih banyak dari saat ini, yakni 19,5 persen dari total jumlah penduduk 123 ribu jiwa,” tandasnya.
Tim penyehatan, katanya, akan membuat schedule untuk operasi 24 jam, termasuk beban biaya listrik dan air yang harus dibayar ke Jasa Tirta.
Menopang kepentingan itu, Pemkot akan menyiapkan penyertaan modal sebesar Rp 1, 5 miliar. “Karena hibah tidak dibenarkan, maka opsi yang paling mungkin, ya penyertaan modal,” katanya.
Sebenarnya, lanjut Gani, larangan pemberian hibah APBD kepada perusahaan daerah menjadi dilematis tatkala melihat kondisi PDAM Maja Tirta. “Penyertaan modal tidak mungkin untuk mendongkrak gaji karyawan atau membayar biaya operasional, seperti listrik. Padahal dua hal ini (gaji dan listrik) menjadi persoalan pelik, karena perusahaan ini terus mengalami defisit,” katanya.
Yang bisa diharapkan, ujar Gani, dengan penyertaan modal, Direktur PDAM yang baru harus membuat terobosan sekaligus efeisien. “Saya tantang direktur yang baru untuk bisa mengangkat PDAM dari jurang keterpurukan, setidaknya muncul perbaikan pada tahun depan,” tukasnya.
Memang, kata Gani lebih lanjut, sebagai perusahaan daerah, PDAM tidak berkiblat pada keuntungan, tapi pada pelayanan. “Makanya pelayanan harus ditingkatkan, setelahnya baru berpikir bagaimana terjadi keseimbangan antara input dan output , seperti saran BPKP Jawa Timur,” ucapnya.
Sementara itu, Ikhsan, staf BPKP Jawa Timur yang membeber hasil evaluasi kerugian usaha perusahaan plat merah itu, menyebut tiga aspek yang harus diatensi, yakni aspek keuangan, operasional dan administrasi.
“Kinerja teknik yang harus diperbaiki. Selain itu harus ada kebijakan tegas terhadap pelanggan penunggak,” katanya seraya menyebut dasar penilaian diatur dalam Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999 tentang pedoman penilaian kinerja PDAM.
Direktur PDAM Maja Tirta, Trisno Nur Palupi tak berkomentar banyak soal target yang dibebankan. “Ya kita analisa dulu,” katanya. (one)
Social