Mojokerto-(satujurnal.com)
Keseriusan Pemkot Mojokerto membenahi PDAM Maja Tirta kembali dipertanyakan kalangan Dewan setempat. Pasalnya, Pemkot hanya mendesain rencana induk penanganan , tanpa menyentuh persoalan krusial perusahaan plat merah yang tengah sakit kronis itu.
"Langkah yang akan dilakukan Pemkot hanya skema pembenahan PDAM, seperti tertera dalam KUA - PPAS 2014. Anggaran yang diplot untuk itu tidak lebih dari Rp 200 juta. Artinya hanya menyentuh kelayakan dan perencanaan saja," kata anggota Komisi II DPRD Kota Mojokerto, Syaiful Arsyad, Kamis (18/07/2013).
Padahal, yang diperlukan yakni langkah perbaikan pelayanan dasar pelanggan, peningkatan kesejahteraan karyawan hingga soal potensi PAD. "Kalau Pemkot tidak segera menangani persoalan ini dan hanya berkutat soal rencana induk, lalu kapan PDAM bisa sehat?," singgung Ipung, sapaan politisi PAN tersebut.
Komisi II, lanjut Ipung, juga mendesak, agar kendali utama PDAM dari kalangan profesional. "Direktur PDAM Jangan lagi dari PNS tapi dari profesional. Kalau tetap saja PNS yang dipasang, akan sulit untuk menjadikan PDAM sejajar dengan PDAM di daerah lain," tekannya.
Sementara soal rencana Walikota Abdul Gani Suhartono mengajak Dewan membahas bareng membahas hasil review BPKP Jawa Timur bertajuk ‘laporan hasil evaluasi kerugian daerah’ , menurut Ipung hingga saat ini belum sampai ke pihaknya. "Ya hanya baca di media. Tapi secara institusi belum," akunya.
Sebelumnya, walikota angkat suara soal kecaman Dewan setempat terkait terpuruknya BUMD tersebut. Diingatkan, agar Dewan tidak asal komentar jika tanpa didasari bukti.
“Sengaja saya diam, meski Dewan terus mengeluarkan tudingan minor bahkan menyebut saya melakukan pembiaran terhadap kondisi PDAM. Langkah-langkah konkrit yang saya lakukan akan menjadi jawaban terhadap sangkaan Dewan,” lontar Abdul Gani Suhartono beberapa waktu lalu.
Langkah konkrit yang ia maksud, yakni dengan meminta Badan Pemeriksa Keuangan Propinsi (BPK) Propinsi Jawa Timur turun melakukan audit terhadap salah satu BUMD tersebut.
“Saya sudah meminta BPKP melakukan review terhadap laporan keuangan PDAM. Hasilnya akan kita bahas bersama tim pengawas, inspektorat serta DPRD (Kota Mojokerto),” ujar Gani. (one)
Keseriusan Pemkot Mojokerto membenahi PDAM Maja Tirta kembali dipertanyakan kalangan Dewan setempat. Pasalnya, Pemkot hanya mendesain rencana induk penanganan , tanpa menyentuh persoalan krusial perusahaan plat merah yang tengah sakit kronis itu.
"Langkah yang akan dilakukan Pemkot hanya skema pembenahan PDAM, seperti tertera dalam KUA - PPAS 2014. Anggaran yang diplot untuk itu tidak lebih dari Rp 200 juta. Artinya hanya menyentuh kelayakan dan perencanaan saja," kata anggota Komisi II DPRD Kota Mojokerto, Syaiful Arsyad, Kamis (18/07/2013).
Padahal, yang diperlukan yakni langkah perbaikan pelayanan dasar pelanggan, peningkatan kesejahteraan karyawan hingga soal potensi PAD. "Kalau Pemkot tidak segera menangani persoalan ini dan hanya berkutat soal rencana induk, lalu kapan PDAM bisa sehat?," singgung Ipung, sapaan politisi PAN tersebut.
Komisi II, lanjut Ipung, juga mendesak, agar kendali utama PDAM dari kalangan profesional. "Direktur PDAM Jangan lagi dari PNS tapi dari profesional. Kalau tetap saja PNS yang dipasang, akan sulit untuk menjadikan PDAM sejajar dengan PDAM di daerah lain," tekannya.
Sementara soal rencana Walikota Abdul Gani Suhartono mengajak Dewan membahas bareng membahas hasil review BPKP Jawa Timur bertajuk ‘laporan hasil evaluasi kerugian daerah’ , menurut Ipung hingga saat ini belum sampai ke pihaknya. "Ya hanya baca di media. Tapi secara institusi belum," akunya.
Sebelumnya, walikota angkat suara soal kecaman Dewan setempat terkait terpuruknya BUMD tersebut. Diingatkan, agar Dewan tidak asal komentar jika tanpa didasari bukti.
“Sengaja saya diam, meski Dewan terus mengeluarkan tudingan minor bahkan menyebut saya melakukan pembiaran terhadap kondisi PDAM. Langkah-langkah konkrit yang saya lakukan akan menjadi jawaban terhadap sangkaan Dewan,” lontar Abdul Gani Suhartono beberapa waktu lalu.
Langkah konkrit yang ia maksud, yakni dengan meminta Badan Pemeriksa Keuangan Propinsi (BPK) Propinsi Jawa Timur turun melakukan audit terhadap salah satu BUMD tersebut.
“Saya sudah meminta BPKP melakukan review terhadap laporan keuangan PDAM. Hasilnya akan kita bahas bersama tim pengawas, inspektorat serta DPRD (Kota Mojokerto),” ujar Gani. (one)
Social