 |
| Hendro Suwono |
HENDRO SUWONO, calon Walikota Mojokerto periode 2013 -2018 menyebut Pemilihan Walikota (Pilwali) Mojokerto merupakan gawe masyarakat, bukan gawe para pasangan calon (paslon) walikota dan wakil walikota. Masyarakat-lah yang sesungguhnya menggelar pesta demokrasi di tingkat lokal ini. Masyarakat pulalah yang memilah dan memilih untuk memberi amanah kepada sosok yang dianggap mumpuni untuk membawa Kota Mojokerto lebih baik.
Menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat merupakan prinsip Ketua DPD Partai Golkar Kota Mojokerto ini tatkala berteguh mencalonkan diri sebagai Calon Walikota Mojokerto.
“Hakikat jabatan yang dipercayakan hari ini adalah amanah masyarakat. Untuk itu sudah seharusnya seorang pemimpin menjad figur terdepan dalam melayani masyarakat,” kata pria yang kini menjabat Ketua Yayasan Pendidikan dan Sosial MKGR Mojokerto.
Hendro Suwono menapaki karir politik sebagai anggota DPRD Kota Mojokerto periode 1999 -2004. Ditengah perjalanannya sebagai anggota legislatif, politisi PG ini ia melenggang menduduki kursi orang nomor dua di tubuh Pemkot Mojokerto setelah memenangi pemilihan calon kepala daerah dalam pemilihan tidak langsung.
Bekal dua kutub, legislatif dan eksekutif inilah yang menjadikan Hendro Suwono memahami bagaimana seharusnya menjadi pelayan masyarakat. Apa sebenarnya yang dikehendaki masyarakat dari pemimpinnya.
“Sudah saatnya menghapuskan paradigma bahwa seorang pemimpin adalah penguasa dan harus dilayaninya. Dan wajib hukumnya bagi pemimpin berperilaku dan bersikap yang sama antara ucapan dan perbuatan. Bukan mengumbar janji namun berujung pada kekecewaan masyarakat yang memberinya amanah,” tandasnya.
Hendro Suwono menggandeng Warsito, warga Malang berlatarbelakang pengusaha.
Akronim NOTO (Hendro Suwono – Warsito) yang dibesut pasangan yang mengusung semboyan "Rakyatku Ada Dalam Hatiku" bermakna untuk menata kembali Kota Mojokerto menjadi lebih baik.
“Karena kurun sepuluh tahun terakhir, pembangunan relatif stagnan. Tidak ada perubahan yang signifikan yang mampu membawa Kota Mojokerto sejajar dengan kota-kota lain,” tandasnya.
Visi NOTO , ujar Hendro Suwono, yakni memperluas akses ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dan hal utama yang bakal digarap untuk mewujudkan visi yakni perluasan wilayah dari dua kecamatan menajdi lima kecamatan.
“Perluasan wilayah terkait erat dengan visi NOTO. Kalau yang didengungkan sekarang perluasan wilayah administratif kecamatan, itu hanya didasarkan pada jumlah penduduk saja. Yang diperlukan justru penambahan wilayah,” katanya.
Perluasan wilayah, ujarnya, merupakan keputusan politik yang tidak mudah. “Bagaimana pun perluasan wilayah ini keputusan politik yang tidak mudah, tapi harus kita perjuangkan. Makanya harus dibangun kerjasama ekonomi dengan wilayah Kabupaten agar nantinya perluasan wilayah itu merupakan kehendak rakyat, bukan kepentingan sesaat dari DPRD atau kepala daerah,” singgungnya.
Pun alasan menggandeng Warsito, kata Hendro, tak lepas dari target perluasan wilayah. “Saya menggandeng profesional muda tentu dalam dalam rangka perluasan wilayah. Dari soal kebutuhan dasar, pemukiman yang layak huni dan lainnya. Ini tentunya butuh sentuhan pengusaha juga,” kilahnya.
Mesin politik NOTO, selain PG dan Partai Hanura, lanjut Hendro Suwono, juga sayap PG serta beberapa partai non parlemen.
”Pilkada ini pesta demokrasi langsung. Rakyat yang memilih langsung calon kepala daerahnya. Kalau pun kekuatan parpol yang dipasang masing-masing calon, bukan berarti sudah terkotak-kotak, bisa saja kader dan simpatisan partai lain menyebrang ke NOTO,” tukasnya. (one)
Social