Mojokerto-(satujurnal.com)
Aksi blokir pintu gerbang sekolah dan penghadangan pendaftar mewarnai hari terakhir penerimaan peserta didik baru (PPBD) SMPN 1 Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Kamis (05/07/2013).
Aksi blokir pintu gerbang sekolah dan penghadangan pendaftar mewarnai hari terakhir penerimaan peserta didik baru (PPBD) SMPN 1 Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Kamis (05/07/2013).
Sejumlah orang tua calon siswa yang berdomisi di Kecamatan Ngoro melakukan aksi tutup paksa gerbang sekolah negeri itu lantaran resah dan khawatir anak-anak mereka akan tereliminasi dari daftar calon siswa. Ini dipicu kian banyaknya pendaftar dari wilayah tetangga, Kecamatan Pungging dan Kecamatan Mojosari yang berpotensi menyisihkan calon siswa dari wilayah setempat.
Apalagi diketahui, nilai ujian nasional (NUN) pendaftar dari wilayah lain lebih tinggi dibanding NUN anak-anak mereka.
“Pemblokiran terpaksa kita lakukan karena banyaknya pendaftar dari luar kecamatan (Ngoro). Pendaftar dari luar kecamatan ini masuk wilayah Ngoro karena tergeser saat mendaftar SMPN di wilayahnya,” kata Endi Hartono, salah satu orang tua calon siswa yang berdomisi di Kecamatan Ngoro.
Alasan lain yang disebutkan, NUN pendaftar dari luar wilayah kecamatan Ngoro hanya beda tipis dengan NUN calon siswa asal Ngoro. Namun NUN tidak harus jadi satu-satunya patokan PPDB. “Memang secara umum NUN SD wilayah kecamatan Ngoro kalah dengan NUN SD wilayah kecamatan Mojosari atau Pungging. Tapi kalau pertimbangan sekolah hanya NUN saja, bisa-bisa sekolah ini banyak dinikmati siswa-siswa luar kecamatan Ngoro,” cetus Endi.
\NUN, ujar Endi, tidak bisa dijadikan satu-satunya mata acuan PPBD di SMPN 1 Ngoro. Alasannya, eksistensi SMPN 1 Ngoro tidak lepas dari peranserta masyarakat sekitar. Termasuk pembangunan fisik sekolah maupuan keterlibatan warga setempat saat sekolah dikunjungi pejabat daerah maupun propinsi. “SMPN 1 Ngoro merupakan sekolah dengan segudang prestasi. Menjadi hal wajar kalau warga setempat pun bisa menikmati sekolah ini,” katanya.
Kendati demikian, Endi yang mengklaim mewakili calon wali murid tak sepakat jika calon siswa asal Ngoro yang memiliki NUN jeblok harus bisa diterima di sekolah itu. “Meski warga Ngoro tapi kalau nilainya (NUN) jelek sekali, ya tidak bisa dipaksakan harus sekolah di SMPN 1. Mungkin bisa masuk di SMPN 2 Ngoro,” cetusnya.
Beberapa orang tua calon siswa dari luar wilayah Ngoro mengaku kecewa dengan aksi pemblokiran. “Terus terang saya kecewa. Cara begitu sama artinya dengan membunuh kesempatan calon siswa lain yang patut masuk di sekolah ini,” kata Agus, salah satu orang tua calon siswa asal Kecamatan Mojosari.
Kepala SMPN 1 Ngoro, Suroso menyayangkan aksi pemblokiran itu. “Pemblokiran sangat kami kita sayangkan. Tapi yang pasti bahwa pemblokiran bukan dari pihak panitia. Yang dilakukan panitia menutup pendaftaran sesuai jadwal PPBD yang ditetapkan. “Pemblokiran bukan dari pihak panitia,” ujarnya.
Sebagai institusi pelayanan publik, lanjut Suroso, harus sama rata, tanpa pembedaan “Meski kita tempuh mekanisme lain, tapi juga harus mengedepankan keadilan,” katanya.
Mekanisme yang ia maksud, yakni selain PPDB jalur NUN juga jalur khusus, yakni untuk siswa inklusi, siswa berprestasi dan jalur lingkungan. “Sekolah kami menerima 10 rombel (rombongan belajar) dengan pagu 320 siswa. 90 persen dengan NUN atau sejumlah 288 siswa. Sedang jalur khusus 32 siswa,” imbuhnya.
Jalur lingkungan, katanya, diperuntukkan bagi warga setempat. “Jalur ini juga untuk menampung warga setempat di sekolah ini,” tukasnya. (wie)
Social