 |
| Walikota Gani saat sidak SMKN2, Senin (19/08/2013) |
Proyek SMKN 2 Kota Mojokerto menjadi atensi khusus legislatif dan eksekutif. Setelah pekan lalu Komisi II (perekonomian dan pembangunan) turun lapangan menelisik proyek fisik senilai Rp 9, 5 miliar tersebut, Senin (19/08/2013) giliran Walikota Abdul Gani Suhartono yang melakukan sidak.
“Melihat proyek ini, pengerjaannya sudah sekitar duapuluh persen,” ujar Gani menyebut perkembangan proyek prestisius berlokasi di Kelurahan Pulorejo, Kecamatan Prajurit Kulon tersebut.
ani
Namun, mantan anggota DPRD Jawa Timur dan pengusaha konstruksi ini lebih banyak mendengarkan penjelasan mandor proyek daripada berkeliling di area proyek. “Saya harap pekerja bisa kerja over time (lembur), agar proyek ini bisa tepat waktu,” katanya dihadapan Kepala Dinas P dan K, Budwi Sunu, Kabid SMP/SMA/SMK, Tjatur Susanto, Plt Asisten II Moch Imron.
Selain fisik senilai Rp 9,5 miliar, secara keseluruhan pembangunan SMKN 2 disiapkan dari pos Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD 2012 dan APBD 2013 sekitar Rp 17 miliar.
Namun, mantan anggota DPRD Jawa Timur dan pengusaha konstruksi ini lebih banyak mendengarkan penjelasan mandor proyek daripada berkeliling di area proyek. “Saya harap pekerja bisa kerja over time (lembur), agar proyek ini bisa tepat waktu,” katanya dihadapan Kepala Dinas P dan K, Budwi Sunu, Kabid SMP/SMA/SMK, Tjatur Susanto, Plt Asisten II Moch Imron.
Selain fisik senilai Rp 9,5 miliar, secara keseluruhan pembangunan SMKN 2 disiapkan dari pos Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD 2012 dan APBD 2013 sekitar Rp 17 miliar.
Besarnya anggaran yang disiapkan, karena sekolah berbasis kejuruan itu dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana penunjang yang memang harus ada.
Dana pembangunan SMKN 2 yang tertera dalam APBD 2013 Kota Mojokerto pada pos Dinas Pendidikan dan Kebudayaan disebutkan jika dana itu berasal dari DAK dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Tertuang, pengadaan mebeler untuk meja kursi ruang kelas, ruang guru dan lab sebesar Rp 891 juta. Pengadaan alat-alat laboratorium Rp 3, 957 miliar. Instalasi listrik dan telpon Rp 225 juta.
Sedang total anggaran untuk pengadaan konstruksi / pembelian gedung Rp 12, 036 miliar. Jumlah ini terbagi untuk konstruksi gedung Rp 11, 647 miliar, jasa konsultasi pengawas Rp 232 miliar, honorarium PNS panitia pelaksana Rp 107 juta. Dan sekitar Rp 49 juta untuk biaya rapat, belanja cetak dan pengadaan serta pejalanan dinas. (one)
Social