Mojokerto-(satujurnal.com)
Aroma bisnis bimbingan belajar (bimbel) berbayar mulai merebak di SMPN 6 Kota Mojokerto. Menyusul digelarmya bimbel dengan mengabaikan larangan Dinas P dan K Kota Mojokerto.
Manajemen sekolah beralasan, bimbel berbayar untuk siswa kelas IX digelar lantaran desakan komite sekolah dan paguyuban wali murid.
"Memang dinas (Dinas P dan K) melarang bimbel, tapi karena komite sekolah yang meminta, ya terpaksa kami fasilitasi," ujar Wakasek SMPN 6 Kota Mojokerto, Teguh Pribadi, Rabu (18/09/2013).
Biaya bimbel, ujar Teguh, dipatok Rp 270 ribu per siswa untuk empat mata pelajaran yang di-UN-kan.
"Biaya itu untuk honor guru, pembelian ATK dan materi bimbel," katanya tanpa merinci komponen biaya yang ia sebut.
"Biaya itu untuk honor guru, pembelian ATK dan materi bimbel," katanya tanpa merinci komponen biaya yang ia sebut.
Namun, meski mengaku sudah menggelar bimbel sejak pekan lalu, Teguh mengaku belum mengkomunikasikan dengan Dinas P dan K.
"Kan sebenarnya tidak dilarang total. Ada tiga rambu-rambu jika sekolah berencana melakukan pungutan dari orang tua siswa. Punggutan itu sesuai kesepakatan komite dan wali murid sehingga sekolah sebagai fasilitator. Pungutan itu bersifat tidak memaksa. Dan siswa miskin bebas punggutan,” katanya.
"Kan sebenarnya tidak dilarang total. Ada tiga rambu-rambu jika sekolah berencana melakukan pungutan dari orang tua siswa. Punggutan itu sesuai kesepakatan komite dan wali murid sehingga sekolah sebagai fasilitator. Pungutan itu bersifat tidak memaksa. Dan siswa miskin bebas punggutan,” katanya.
Jadi, lanjut dia, kalau pun Dinas P dan K menganulir bimbel, akan dikembalikan lagi ke komite sekolah. "Secara prinsip sekolah hanya fasilitator saja. Jadi kalau tetap dilarang, ya komite sekolah yang bersikap," kilah Teguh.
Sebelumnya, pelarangan pungutan bimbel dipertegas Kepala Dinas P dan K Kota Mojokerto , Ali Imron, menyusul rencana SMPN 8 menggelar bimbel berbayar Rp 520 ribu.
Imron menyebut, pungutan bimbel menyimpang dari pasal 198, PP Nomer 17 Tahun 2010. Termaktub, dewan pendidikan atau komite sekolah dilarang memunggut biaya bimbel atau les, dari peserta didik atau orang tua siswa. (one)
Social