Kendati KPU Kota Mojokerto menetapkan daftar
pemilih tetap (DPT) Pilpres di Kota Mojokerto, namun kalangan Dewan setempat
meragukan keabsahan produk penyenggara pemilu daerah tersebut. Pasalnya, selama
berlangsungnya tahapan penetapan DPT, muncul disharmoni antara awak KPU dengan
PPS dan PPK. Sejumlah anggota PPS dan PPK akhirnya menyatakan mengundurkan
diri, justru saat tahapan penetapan DPT harus digelar di PPS dan PPK.
“Kami meragukan keabsahan penetapan
DPT Pilpres di Kota Mojokerto yang diplenokan hari ini. Karena, mundurnya
beberapa anggota PPS dan PPK berujung deadlock, hingga sebagian PPS dan PPK
tidak dapat memplenokan DPT di wilayah kerjanya. Kalau sekarang KPU (Kota
Mojokerto) memplenokan DPT dengan dasar berita acara (BA) PPK, patut
dipertanyakan terlebih dahulu penyelesaian persoalan PPS dan PPK yang
mengundurkan diri itu,” lontar Ketua DPRD Kota Mojokerto, Mulyadi, Senin
(09/06/2014).
Anggota KPU, kata Mulyadi, harus
mempertanggungjawabkan ke publik soal DPT yang baru disahkan itu. “Silahkan
klaim DPT absah. Tapi publik harus mendapat penjelasan yang seobyektif mungkin.
Karena, sejauh ini belum terlihat keseriusan para anggota KPU terhadap
rekomendasi Panwaslu menyangkut tahapan-tahapan penetapan DPT yang bermasalah,”
tukas dia.
Hal itu, ujar Mulyadi, perlu
dipertegas. Karena pasca tercoretnya tiga anggota KPU dari seleksi anggota KPU,
kinerja mereka loyo.
“Kewajiban mereka sebagai anggota KPU selesai
hingga detik akhir masa kerja mereka. Tapi begitu nama mereka dicoret timsel,
seolah sudah berakhir kewajiban mereka. Ini yang sangat kita sayangkan,” tandas
dia.
Sementara itu, Komisioner KPU Kota Mojokerto, Yusuf
Widayat mengatakan, penetapan DPT
Pilpres yang digelar pihaknya sudah sah. Sehingga, kegamangan publik jika
penetapan DPT deadlock pupus.
“Penetapan DPT didasarkan pada BA
pleno pentapan DPT di tingkat PPK sudah kita lakukan. Meski satu anggota KPU
tidak datang langsung ke pleno, tapi empat anggota KPU semuanya sudah
menandatangani berita acara penetapan. Artinya penetapan DPT sah dan final,”
tandasnya.
Soal rekomendasi Panwaslu, Yusuf
mengaku pihaknya tetap akan memperhatikan. “Semua butir rekomendasi Panwaslu
tetap kita perhatikan,” kilahnya. (one)
Social