 |
| Anggota DPRD Kota Mojokerto periode 2009-2014 usai pelantikan, Rabu (27/08/2014) |
Mojokerto-(satujurnal.com)
Tensi Politik di
gedung DPRD Kota Mojokerto terus meninggi. Menyusul bakal dibentuknya alat
kelengkapan Dewan. Lima fraksi murni dan satu fraksi gabungan yang baru
diumumkan strukturnya Jum’at (30/08/2014) pekan lalu mulai berebut jabatan
strategis di Komisi, Badan Kehormatan (BK) dan Badan Legislasi (Banleg).
Perebutan
sengit jabatan ketua di tiga alat
kelengkapan Dewan ini bakal mengemuka, begitu masing-masing fraksi memasukkan
anggotanya di tiga Komisi untuk mengawal kepentingan induk partai
masing-masing.
Fraksi gabungan yang dibidani
enam anggota Dewan asal tiga parpol, PPP, PKS dan Partai Demokrat diprediksi bakal
mendapat batu sandungan besar tatkala harus berebut posisi ketua Komisi, ketua
Badan Kehormatan (BK) dan Badan Legislasi (Banleg). Ini lantaran lima fraksi
murni, F-PDIP, F-PKB, F-PAN,F-Partai Golkar (FPG), dan F-Partai Gerindra
dikabarkan sudah bulat sepakat bagi-bagi kapling ketua Komisi, BK dan Banleg
dengan menghadang laju fraksi gabungan.
“Muncul koalisi besar dan
koalisi kecil untuk kepentingan jabatan ketua dalam agenda pembentukan alat
kelengkapan Dewan. Lima fraksi murni dibawah barisan koalisi besar membentengi
laju koalisi kecil yang notabene dihuni enam anggota Dewan yang berada di jalur
fraksi gabungan,” ujar salah satu anggota Dewan yang berada di salah satu
fraksi murni.
Barisan koalisi
besar, ujar dia, bersepakat atas nama kepentingan parpol dan fraksi
masing-masing, pasang target sapu bersih posisi ketua di tiga alat kelengkapan
Dewan tersebut.
“Komunikasi (lima fraksi murni) dilakukan setelah pelantikan
dan pengambilan sumpah jabatan anggota Dewan. Palu politik yang diketuk, satu
fraksi murni dapat ‘jatah’ satu posisi ketua dari tiga alat kelengkapan Dewan. Jadi
jabatan ketua di tiga Komisi dipegang tiga utusan fraksi murni. Demikian juga
dengan jabatan ketua BK dan Banleg,” ujarnya.
Soal ini, Purnomo, awak F-PDIP tak
menampik. “F-PDIP mengincar posisi ketua Komisi I (bidang hukum dan
pemerintahan). Untuk kandidat ketua komisi ini, partai mempercayakan pada
Suliat,” katanya.
Menurut Purnomo, Suliat diposisikan
duduk di pucuk pimpinan Komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan itu
karena jabatan struktural di DPC PDI-P Kota Mojokerto yang disandangnya.
“Partai (PDIP) memang menghendaki memegang Komisi I dan Suliat yang diusulkan,”
ujar Purnomo, usai parpipurna pengumuman struktur keanggotaan fraksi-fraksi,
Jum’at pekan lalu.
Hanya saja, meski sudah
menyebut satu posisi ketua di salah satu Komisi, namun F-PDIP enggan membeber
jabatan strategis lain yang dibidik. “Kita
lihat saja nanti,” ujar Purnomo, setengah diplomatis.
Setidaknya hingga detik ini, F-PDIP
yang teratas dengan perolehan enam kursi sudah memasang dua anggotanya di dua
jabatan strategis di tubuh legislatif daerah. Yunus Suprayitno disodorkan
sebagai kandidat Ketua Dewan dan Suliyat yang digadang-gadang jadi ketua Komisi
I.
Sementara FPG memasang target utama,
menjadi leader di tubuh BK. “Target utama FPG, ketua BK,” ujar Sonny Basuki
Raharjo, anggota Dewan petahana asal partai ‘kuning’ tersebut, Minggu
(31/08/2014).
Sonny pun enggan membeber lebih
jauh jabatan di luar ketua BK yang jadi target fraksinya. “Ya tentunya setiap
fraksi akan berupaya semaksimal mungkin agar mendapat posisi di setiap alat
kelengkapan Dewan. Ini sangat terkait dengan realisasi atas janji parpol ke
masyarakat,” tukas dia.
Saat ini awak DPRD
Kota Mojokerto 2009-2014 yang dilantik 27 Agustus 2014 lalu sudah memasuki
agenda pembentukan alat kelengkapan Dewan. Selasa, 2 September 2014 lusa
diagendakan pembahasan tatib Dewan dan pemilihan ketua dan wakil ketua Dewan definitif.
Dua agenda ini diprediksi bakal mulus. Karena tidak akan ada perubahan yang
signifikan dari acuan tatib Dewan sebelumnya.
Sementara nama
kandidat ketua dan dua wakil ketua Dewan sudah diumumkan dalam paripurna pasca
pembentukan fraksi-fraksi, Jum’at (29/08/2014) pekan lalu. Yunus Suprayitno
(FPDIP) kandidat ketua Dewan, Umar Faruq (FPAN) dan Abdullah Fanani (FKB)
kandidat wakil ketua Dewan.
“Jabatan ketua di
alat kelengkapan Dewan untuk Badan Musyawarah dan Badan Anggaran melekat pada
jabatan ketua dan wakil ketua, maka soal ini akan landai-landai saja,” ujar
sumber tersebut.
Tapi, sergah dia,
beda dengan jabatan pucuk di tiga alat kelengkapan Dewan lainnya, (Komisi, BK
dan Banleg), perebutan sengit dan panas tidak bisa dihindarkan.
Ini karena fraksi
gabungan dipastikan masuk di bursa calon ketua. Koalisi besar pun akan pasang badan.
Namun dengan sistem pemilihan apapun, fraksi murni yang
paling berpeluang memegang kursi ketua komisi, BK dan Banleg. Apalagi,
lobi-lobi antar fraksi murni sudah mengerucut.
“F-PDIP memimpin
Komisi I, F-PAN mengendalikan Komisi II (perekonomian dan pembangunan) dan
F-PKB menjadi nahkoda Komisi III (kesra), FPG memegang kemudi BK dan F-Partai
Gerindra diplot di posisi pucuk Banleg,” ujar sumber tersebut. (one)
Social