Masuk Bursa CPNS 2014, Pemkot Tunggu Sinyal Pusat

Kepala BKD Kota Mojokerto - Endri Agus Subianto

Mojokerto-(satujurnal.com)

Meski sudah mengajukan formasi CPNS 2014 namun sejauh ini Pemkot Mojokerto masih menunggu sinyal pemerintah pusat.

"Sampai sekarang belum turun persetujuan formasi CPNS 2014 yang
kita ajukan awal Juli (2014) lalu," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Mojokerto, Endri Agus Subianto, Jum'at (22/08/2014).

Menurut Agus, untuk rekruitmen CPNS 2014 , Pemkot mengajukan 681 formasi. Pengajuan itu didasarkan pemberitahuan Kemenpan RB soal dibukanya rekruitmen CPNS 2014 yang semuanya menggunakan sistem CAT.

"Pemkot mengajukan penambahan PNS sesuai dengan kebutuhan. Soal kuota yang akan diberikan, itu sepenuhnya kewenangan pemerintah pusat, " paparnya.

Yang pasti, lanjut Agus, formasi yang diajukan itu untuk rekruitment CPNS 2014 saja. "Untuk formasi CPNS 2015 baru kita susun setelah ada kepastian persetujuan kuota tahun ini," tukasnya.

Soal pernyataan Sekkota Mas Agoes Nirbito yang menyebut Pemkot Mojokerto juga mengajukan formasi CPNS 2015, disamping formasi susulan untuk tahun ini, menurut Agus hal itu semata informasi dari pemerintah pusat.

"Pemkot mengajukan formasi sesuai tahapan yang ditentukan pemerintah pusat. Bukan tahapan susulan. Jadi yang perlu digarisbawahi ajuan Pemkot untuk formasi CPNS 2014," pungkas mantan Kepala Dishubkominfo tersebut.

Sebelumnya, Mas Agoes mengatakan, peluang mendapatkan kuota CPNS 2014 masih terbuka. “Karena Kota Mojokerto mampu memenuhi 9 persyaratan yang ditentukan Kemenpan RByang harus dipenuhi daerah untuk pengajuan CPNS. Diantaranya terkait belanja pegawai, anjab (analisa jabatan), jumlah PNS yang sudah dan akan pensiun serta kebutuhan pegawai di lini strategis,” ujarnya.

Belanja pegawai dari total APBD, imbuh Agoes, pada kisaran 50 persen. Sementara pemerintah pusat akan menolak daerah yang menghabiskan belanja pegawai sekitar 70 persen dari kekuatan APBD.

Harapan untuk dapat membuka bursa CPNS 2014, kata Agoes, juga tidak lepas dari pengunduran diri beberapa daerah lantaran kecilnya kuota yang didapat dibanding usulan yang diajukan.

“Seperti Kabupaten Madiun yang mengajukan sekitar 1.000 formasi, tapi Kemenpan RB hanya memberi jatah 50 formasi. “Karena menilai jatah yang didapat sangat kecil, akhirnya daerah ini mengundurkan diri. Bisa jadi jatah itu dilimpahkan ke Kota Mojokerto,” tukasnya. (one)