Mojokerto-(satujurnal.com)
Walikota Mojokerto Mas’ud Yunus menekankan agar PNS di lingkup kerjanya tidak bersifat cengeng yang hanya bekerja kalau ada perintah.
Penekanan itu diutarakan Mas’ud Yunus saat memberi pengarahan dalam kegiatan fit and proper test yang diikuti pejabat struktural eselon III/A DAN III/B di Balai Kota Graha Praja Wijaya, Kamis (28/08/2014).
“Jangan menjadi pejabat cengeng. Pejabat jangan hanya bekerja kalau ada perintah saja. Pelajari tupoksi, pelajari regulasi, jabarkan visi dan misi didalam rencana strategis, buat program yang inovatif secara kreatif, bagaimana pelaksanaan yang baik sehingga mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dalam kegiatan penyelenggaraan acara pemerintahan, pembangunan, serta kegiatan pelayanan masyarakat,” kata Mas’ud Yunus dihadapan 98 peserta uji kelayakan dan kepatutan tersebut.
Menurut Mas’ud Yunus, fit and proper test dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan pejabat daerah yang bersih, kompeten, dan juga profesional di bidangnya. “Karena sesungguhnya saat ini kota Mojokerto membutuhkan SDM yang memiliki keunggulan dan kompetitif,’ katanya.
Keunggulan itu, lanjut dia, bisa dilihat melalui SDM yang punya inovasi, kreatif dan harus ada kolaborasi. “Selain itu, aparatur pemerintah juga diharapkan memiliki motivasi spiritual, motivasi emosional serta motivasi material,” jelasnya.
Walikota pun berharap dengan adanya kegiatan ini bisa melihat sejauh mana potensi dan kompetensi para aparatur pemerintah sehingga bisa menempatkan para aparatur pemerintah pada pos yang sesuai dengan prinsip Right Man on the Right Position.
“Setiap pejabat dan eselon dan tingkat manapun harus bisa melaksanakan kinerja yang istimewa dan bermakna. Istimewa berarti kinerja yang tidak monoton dan mempunyai nilai tambah. Serta kinerja yang bermakna, artinya kinerja yang tidak hanya dirasakan tetapi bisa dibanggakan”, pesan dia.
Fit and proper test yang digelar BKD tersebut, ujar Mas’ud Yunus, merupakan salah satu upaya Pemkot membangun kinerja PNS yang professional. “Dengan menempatkan mereka pada posisi yang tepat dengan cara-cara yang fair, yang berarti pemerintah telah menunjang pembinaan karir pegawai bersangkutan,” tandasnya.
Pelaksanaan fit and proper test , lanjut dia, juga merupakan upaya untuk menghapus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam birokrasi pemerintahan. “Sehingga dalam pengisian jabatan akan ditempati oleh orang-orang yang memiliki kemampuan, integritas serta kemauan yang kuat untuk melayani masyarakatnya secara baik dan benar,” tukas Mas’ud Yunus. (one)
Social