Jombang-(satujurnal.com)
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam beberapa aliansi menggelar aksi demo di depan kantor Pemkab Jombang menolak UU Pilkada yang telah disahkan DPR RI.
Penolakan dipicu tengara jika pilkada melalui lembaga legislatif akan semakin memperkaya anggota dewan.
Para aktivis yang berasal dari HMI, PMII dan GMNI meminta agar Bupati Nyono Suherli juga ikut menolak UU Pilkada.
Karena tidak ditemui oleh bupati para mahasiswa merangsek ke pintu pagar kantor pemkab. Puluhan mahasiswa dihadang anggota Sabhara, akibatnya kericuhan tak terhindarkan.
Kholik, koordinator aksi mengatakan UU Pillkada yang disahkan oleh DPR RI tak pantas diterapkan
Pasalnya, UU Pilkada hanya memperkaya para anggota dewan. Pun tidak melibatkan rakyat ,dalam proses pemilihan kepala daerah. (rg)
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam beberapa aliansi menggelar aksi demo di depan kantor Pemkab Jombang menolak UU Pilkada yang telah disahkan DPR RI.
Penolakan dipicu tengara jika pilkada melalui lembaga legislatif akan semakin memperkaya anggota dewan.
Para aktivis yang berasal dari HMI, PMII dan GMNI meminta agar Bupati Nyono Suherli juga ikut menolak UU Pilkada.
Karena tidak ditemui oleh bupati para mahasiswa merangsek ke pintu pagar kantor pemkab. Puluhan mahasiswa dihadang anggota Sabhara, akibatnya kericuhan tak terhindarkan.
Kholik, koordinator aksi mengatakan UU Pillkada yang disahkan oleh DPR RI tak pantas diterapkan
Pasalnya, UU Pilkada hanya memperkaya para anggota dewan. Pun tidak melibatkan rakyat ,dalam proses pemilihan kepala daerah. (rg)
Social