Jombang-(satujurnal.com)
Sekitar seribuan buruh yang tergabung dalam beberapa serikat buruh di Jombang, melakukan aksi demo di depan kantor Pemerintah Kabupaten setempat, Rabu (15/10/2014).
Aksi yang dilakukan dengan cara memblokir jalan protokol depan Pemkab itu menuntut penetapan Upah Mimimum Kabupaten (UMK) setempat tahun 2015 yang tinggal dua bulan lagi sesuai hasil survey serikat buruh sebesar Rp. 2,18 juta.
Dengan demikian, besaran UMK tersebut naik sekitar 40 persen dari tahun ini yang ditetapkan dewan pengupahan sebesar Rp. 1,56 juta.
Koordinator Aksi, Leo, mengatakan, hasil survey itu sesuai dengan kebutuhan hidup layak di Jombang.
Menurut buruh, dalam beberapa waktu terakhir masyarakat digempur oleh kenaikan harga yang cukup tinggi. Diantaranya, tarif dasar listrik, sembako serta bahan bakar minyak (BBM). Jika tidak diimbangi dengan kenaikan upah buruh, maka bisa dipastikan kondisi itu bakal semakin menyengsarakan rakyat kecil seperti buruh.
"Kami menuntut UMK tahun 2015 Rp. 2.180.000 sesuai hasil survey buruh, karena kemarin perusahaan-perusahaan yang ada di Jombang juga mencoba belajar mensurvey pasar mereka menemukan sampai Rp. 2.150.000, berarti tidak kongkrit kalau Pemerintah kabupaten Jombang mempunyai gambaran UMK 2015 sebesar Rp. 1.560.000. Kita menolak akan penindasan atau sistem pengupahan yang ada di Jombang ini." Kata Leo.
Leo menambahkan, aksi itu akan terus dilakukan untuk mengawal jalanya penetapan UMK oleh Pemkab dan dewan pengupahan nanti. Mereka berharap, pemerintah setempat memperhatikan tuntutan buruh terkait besaran UMK sesuai hasil survey serikat buruh.
Akibat aksi demo buruh itu, arus lalu lintas di Jalan Wahid Hasyim lumpuh total, pasalnya ribuan buruh itu memadati dan menduduki jalan utama di depan kantor Pemkab Jombang.
Sementara, Puluhan personel dari Kepolisian setempat diterjunkan untuk mengamankan jalanya aksi masa itu. selain bersenjata pentungan lengkap, Polisi juga membawa dua ajing pelacak untuk mengamankan lokasi.(tar)
Social