Mojokerto-(satujurnal.com)
Pemkot Mojokerto akan merombak mekanisme sewa ratusan tanah eks bengkok yang tersebar di 15 kelurahan. Selain untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD), perombakan mekanisme sewa sekaligus untuk memastikan status kepemilikan aset daerah tersebut.
"Aturan dan mekanisme pengelolaan eks tanah bengkok yang masih ditangan penyewa akan di sesuaikan dengan Perwali Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Eks Tanah Bengkok," kata Kepala DPPKA Kota Mojokerto, Agung Mulyono melalui Kabag Humas Pemkot Mojokerto, Heryana Dodik Murtono, Selasa (18/11/2014).
Menurut Dodik, Jika selama ini belum ada dasar yang jelas terkait harga sewa, maka sesuai perwali 67/2012 penyewaan tanah eks bengkok diatur dengan sistem lelang terbuka. "Mulai tahun depan perwali ini dijalankan," imbuhnya.
Sedangkan dasar pengenaan sewa diatur dalam Perwali Nomor 68 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. "Di perwali ini diatur dasar pengenaan sewa, antara lain harga sewa permeter persegi dan NJOP (nilai jual obyek pajak). Sehingga akan didapat angka perolehan dari obyek yang disewakan," tukasnya.
Dengan penerapan sistem lelang sewa eks tanah bengkok, lanjut Dodik, diharapkan akan terjadi peningkatan PAD dua kali lipat dari target saat ini.
"Selama ini target PAD dari hasil sewa tanah eks bengkok selalu terpenuhi 100 persen. Tapi secara konkrit Pemkot tekor. Karena angka perolehan sewa dibawah pembayaran PBB. Tahun ini misalnya, dari perolehan sewa Rp 100 juta, Pemkot bayar PBB Rp 116 juta," ungkapnya.
Melalui penerapan Perwali 68/2012, ujat Dodik, maka PAD akan meningkat tajam. "Dan yang pasti PBB menjadi tanggung jawab penyewa," katanya.
Untuk kepentingan mengatrol PAD dari sewa tanah eks bengkok inilah DPPKA hari ini menggelar bintek panitia lelang pengelolaan eks tanah bengkok di Bypass Resto. Camat, kepala kelurahan
dan tokoh masyarakat dilibatkan dalam bintek yang dibuka Sekkota Mas Agoes Nirbito Moenasih Swasono. (one)
Social