Mojokerto-(satujurnal.com)
Lambannya penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan di Kabupaten Mojokerto untuk peningkatan mutu pendidikan disorot Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Masyarakat Pemerhati pelaku Korupsi Kolusi Nepotisme (MP2KKN) Mojokerto.
Dinilai, Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto secara langsung ataupun tidak langsung, mengabaikan kualitas pendidikan.
"Terlambatnya penyerapan anggaran dan realisasi peningkatan mutu bagi pendidikan berimbas pada lemahnya peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Mojokerto. Padahal masih banyak sekolah yang ada di Kabupaten Mojokerto membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih memadahi dan berkwalitas seiring kemajuan jaman dan teknologi," Tegas Khusnul Ali, selaku Ketua MPPKKN Mojokerto, Rabu (7/01/2014).
Menurut Ali, masih banyak sekolah sekolah yang kurang layak dan minim sarana prasarana di Kabupaten Mojokerto.
"Khususnya, sekolah yang berlokasi jauh dari pusat kota. Banyak yang kurang layak dan juga kekurangan sarana prasarana bagi siswa siswi yang melakukan kegiatan belajar di sekolah tersebut. Mestinya, pihak Dinas Pendidikan tanggap akan hal tersebut. Padahal sudah beberapa tahun, anggaran dari pusat sudah siap dan ada di Kabupaten Mojokerto. Tetapi, sangat lamban dalam pelaksanaan realisasinya. Ini juga bisa juga dipengaruhi dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto," singgungnya.
Ali berharap, pemerataan pembangunan dan juga peningkatan mutu pendidikan dilakukan sampai pada sekolah yang lokasinya dikategorikan jauh dari kota.
"Karena semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Kita berharap agar peningkatan mutu dan kwalitas pendidikan sampai pada sekolah sekolah yang dikategorikan terpencil dan pelosok. Sehingga pemerataan pendidikan bisa terwujud di Kabupaten Mojokerto. Kami juga akan selalu berperan aktif untuk ikut memantau pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan yang ada di Kabupaten Mojokerto. Baik itu dalam pembangunan ataupun dalam hal yang lain nya," pungkas Ali.
Sementara itu, Parmanto, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh anggaran pusat Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan belum bisa di konfirmasi. Beberapa kali ditemui diruang kerjanya, selalu tidak ada ditempat.(bir)
Social