"PekerJa rumahan di Kota Mojokerto yang didominasi kaum perempuan patut mendapat hak-hak layaknya pekerja di sektor formal. Harus ada kebijakan publik yang secara tekstual memberikan perlindungan kepada kelompok ini," kata Hardyah Santi dihadapan perserta workshop 'Menggalang Kekuatan untuk Mewujudkan Perlindungan dan Kehidupan Ekonomi yang Layak Bagi Perempuan Pekerja Rumahan, di ruang sidang Dewan, Senin (12/1/2015).
Hardyah Santi yang menjadi salah satu nara sumber dalam workshop helatan Mitra Wanita Pekerja Rumahan Indonesia (MWPRI) Jawa Timur tersebut lebih jauh mengatakan hubungan pekerja rumahan dengan pemberi kerja harus diarahkan pada hubungan kontraktual sehingga tercapai sebuah kondisi keseimbangan hak dan kewajiban di antara para pihak, serta terpenuhinya kebutuhan hidup layak bagi pekerja rumahan.
"Dengan hubungan kontraktual akan ada peningkatan posisi tawar dari pekerja rumahan," ujar Santi, sapaan populer politisi Partai Golkar tersebut.
Ia pun menyatakan sepakat dengan upaya MWPRI yang terus berjuang agar Indonesia ikut meratifikasi Konvensi ILO No. 177 Tahun 1996 tentang pekerja rumahan. (one)
Social