Jombang-(satujurnal.com)
Suryo Alam, anggota Komisi VI DPR RI mendesak pemerintah untuk mempercepat pendistribisuan raskin dan operasi pasar untuk menstabilkan harga beras.
Desakan anggota Komisi yang membidangi sektor perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi UKM dan BUMN dicetuskan saat sidak di
gudang penyimpanan beras Bulog Sub Divre Surabaya Selatan di Tunggorono Jombang, Rabu (25/2/2015).
Ia mendapati stok beras di gudang bulog melimpah dan cukup untuk kebutuhan satu tahun ke depan. Tercatat stok di Bulog sekitar 37 ribu ton beras.
"Persoalan birokrasi distribusi ini menjadi kendala macetnya distribusi raskin kemasyarakat miskin." katanya.
Beras yang seharusnya bisa segera digelontorkan ke warga untuk menstabilkan harga , ujar Suryo Alam, tidak bisa dilakukan karena faktor mekanisme pendistribusian. Bulog mengakui belum ada instruksi dari pemerintah untuk tindakan pendistribusian raskin maupun operasi pasar.
"Pemerintah harus tanggap terhadap kebutuhan pangan di masyarakat. Apalagi sejumlah beras di sejumlah daerah sudah mulai mengalami kelangkaan. Akibatnya harga melambung tinggi di tingkat pasar hingga tidak terbeli," lontarnya.
Ia mensinyalir, pemerintah sebagai pemilik kekuatan untuk distribusi lamban menanggapi keluhan dari masyarakat.
Ia pun berjanji akan mengevaluasi birokrasi pendistribusian beras raskin dan operasi pasar.
"Pengajuan permintaan raskin dan operasi pasar harusnya bisa lebih singkat dan cepat, tidak harus melalui jalur pemda , gubernur hingga kementrian hingga baru bisa mengeluarkan rekomendasi pendistribusian," pungkasnya. (rg)
Suryo Alam, anggota Komisi VI DPR RI mendesak pemerintah untuk mempercepat pendistribisuan raskin dan operasi pasar untuk menstabilkan harga beras.
Desakan anggota Komisi yang membidangi sektor perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi UKM dan BUMN dicetuskan saat sidak di
gudang penyimpanan beras Bulog Sub Divre Surabaya Selatan di Tunggorono Jombang, Rabu (25/2/2015).
Ia mendapati stok beras di gudang bulog melimpah dan cukup untuk kebutuhan satu tahun ke depan. Tercatat stok di Bulog sekitar 37 ribu ton beras.
"Persoalan birokrasi distribusi ini menjadi kendala macetnya distribusi raskin kemasyarakat miskin." katanya.
Beras yang seharusnya bisa segera digelontorkan ke warga untuk menstabilkan harga , ujar Suryo Alam, tidak bisa dilakukan karena faktor mekanisme pendistribusian. Bulog mengakui belum ada instruksi dari pemerintah untuk tindakan pendistribusian raskin maupun operasi pasar.
"Pemerintah harus tanggap terhadap kebutuhan pangan di masyarakat. Apalagi sejumlah beras di sejumlah daerah sudah mulai mengalami kelangkaan. Akibatnya harga melambung tinggi di tingkat pasar hingga tidak terbeli," lontarnya.
Ia mensinyalir, pemerintah sebagai pemilik kekuatan untuk distribusi lamban menanggapi keluhan dari masyarakat.
Ia pun berjanji akan mengevaluasi birokrasi pendistribusian beras raskin dan operasi pasar.
"Pengajuan permintaan raskin dan operasi pasar harusnya bisa lebih singkat dan cepat, tidak harus melalui jalur pemda , gubernur hingga kementrian hingga baru bisa mengeluarkan rekomendasi pendistribusian," pungkasnya. (rg)
Social