Mojokerto-(satujurnal.com)
Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto akan melakukan pemutakhiran data rumah tangga sangat miskin (RTSM). Karena, data RTSM yang kini digunakan untuk penentuan sasaran program beras untuk masyarakat miskin (raskin) merupakan data yang terpapar sejak tahun 2011 lalu tanpa ada sedikit pun perubahan. Ada kegamangan jika data RTSM itu tidak valid lagi. Jika data yang masih digunakan tahun ini tidak divalidasi, dikhawatirkan terjadi ketidakakuratan data.
“Data RTSM merupakan data pokok yang akan dijadikan acuan penyaluran program-program pemerintah pusat, seperti program raskin, program keluarga harapan, kartu sehat, kartu Indonesia pintar dan lainnya. Dan karena data RTSM yang digunakan saat ini hasil survey BPS tahun 2011 lalu, maka agar tidak terjadi kesalahan sasaran, perlu dilakukan pemutakhiran. Perlu validasi lagi,” cetus Walikota Mas’ud Yunus usai penyerahan secara simbolis beras raskin APBN di Kelurahan Pulorejo, Prajurit Kulon, Selasa (03/3/2015).
Data RTSM Kota Mojokerto penerima jatah raskin APBN sebanyak 5.205 KK (kepala keluarga). Data ini hasil survel BPS tahun 2011 silam. Sementara RTSM Kota Mojokerto penerima raskin APBD sebanyak 1.440 KK.
Setidaknya, ujar Mas’ud Yunus, data hasil validasi ulang itu akan bisa dipergunakan mulai tahun depan. “Tahun ini kita masih menggunakan data lama (2011). Tapi tahun depan kita harapkan bisa menggunakan data terakhir,” imbuhnya.
Beberapa alasan dikemukakan Mas’ud Yunus hingga harus memutakhirkan data RTSM. Diantaranya, angka penduduk miskin Kota Mojokerto hasil survey BPS yang bergerak naik hingga 0,17 persen. Sementara, sejumlah program gratis, seperti pendidikan gratis, kesehatan gratis, pelayanan dasar kependudukan gratis dan angkutan malam gratis diterbar tak lain untuk menekan angka kemiskinan.
“Salah satu yang memberi kontribusi negatif, yakni pola sebar raskin secara merata. Ujungnya, RTSM tidak bisa menikmati raskin sepenuhnya. Mereka masih harus terbebani membeli beras dan bahan makanan lagi,” ungkap Mas’ud Yunus.
Yang paling penting, imbuh birokrat ulama ini, jangan sampai program gratis ini bocor ke pihak yang tidak berhak. “Semua pihak saya harap bisa mengawal sesuai porsi masing-masing. Kalau ada penyimpangan, silahkan sampaikan laporan atau temuannya secara bertanggungjawab untuk kita tindaklanjuti, baik untuk koreksi atau tindaklanjut lainnya,” pungkasnya. (one)
Social