 |
| Junaidi Malik |
Mojokerto-(satujurnal.com)
Klaim Kepala Dinas P dan K Kota
Mojokerto, Hariyanto yang menyebut terjadi kesetaraan mutu pendidikan di
sekolah swasta dengan sekolah negeri akibat pengucuran berbagai bantuan pusat
maupun daerah ditanggapi sinis kalangan Dewan setempat. Sekolah swasta tetap
saja dihadapkan berbagai persoalan terkait peningkatan mutu. Dari soal SDM
hingga sarana dan prasarana yang jauh lebih sederhana dibandingkan segala
fasilitas yang dimiliki sekolah negeri.
“Dinas P dan K jangan main klaim,
sekolah swasta di Kota Mojokerto mutunya setara dengan sekolah negeri. Karena
masih terjadi kesenjangan yang lebar. Sekolah swasta relatif mandiri untuk
urusan operasional, meski pun ada kucuran dana pusat dan daerah. Beda dengan
sekolah negeri yang seratus persen ditopang dana APBN maupun APBD,” kata Ketua
Komisi III (kesra) DPRD Kota Mojokerto, Junaidi Malik, Sabtu (02/5/2015).
Klaim Hariyanto tersebut tersirat
saat hearing soal draf perwali PPDB di gedung Dewan, Kamis (30/4/2015). Bantuan
untuk sekolah swasta disebutnya cukup untuk peningkatan mutu pendidikan.
Bahkan, saat ini sekolah swasta bisa disejajarkan dengan sekolah negeri.
“Kalau mau jujur, sampai saat ini
mutu sekolah swasta secara umum masih tetap berada dibawah sekolah negeri.
Bukan karena SDM sekolah swasta yang lemah, tapi sarana dan prasarana penunjang
proses belajar mengajar yang masih kurang. Fakta ini yang belum dilihat dinas
(Dinas P dan K Kota Mojokerto) sebagai kekurangan dalam dunia pendidikan Kota
Mojokerto. Sekolah swasta masih dianaktirikan,” cetusnya.
Semestinya, lanjut Juned, sapaan
vokalis Dewan asal PKB tersebut, sekolah swasta lebih banyak mendapat kucuran
bantuan daripada sekolah negeri.
“Sayangnya, porsi dana
insentif daerah (DID) untuk bidang pendidikan masih njomplang. Sekolah negeri
diberi porsi yang lebih banyak, lebih gemuk dibanding sekolah swasta. Padahal infrastruktur
sekolah negeri sudah memadai, beda dengan sekolah swasta masih perlu terus
disentuh,” sesal dia. (one)
Social