Mojokerto-( satujurnal.com)
Puluhan massa yang tergabung dalam Dewan Pengurus Kabupaten Peduli Ekonomi Rakyat Hutan Tani Nelayan Indonesia (DPK-Perhutani) Mojokerto menggelar demo di depan kantor Panwaslu dan KPUD setempat menuntut pasangan calon (paslon) bupati jalur independen Misnan Gatot - Rahma Sofia (Misof) dicoret dari daftar peserta Pilbub 9 Desember mendatang.
Paslon yang disebut-sebut memiliki kans lolos ini oleh aktivis LSM Perhutani dituding melakukan berbagai kecurangan saat penggalangan KTP.
Mereka mendesak agar wasit dan penyelenggara pemilu tersebu menindaklanjuti laporan mereka terkait dugaan penyuapan, penipuan dan pemalsuan yang dilakukan oleh bakal pasangan calon jalur perseorangan, Misnan Gatot - Rahma Sofia.
Dari pantauan dilapangan, sebanyak 50 orang lebih aktivis LSM Perhutani mendatangi kantor Panwas di Kecamatan Bangsal sekitar pukul 14.00 WIB. Mereka datang bergerombol dengan menggunakan kendaraan pick up dan sepeda motor.
Setiba di kantor Panwaslu di jalan raya Bangsal, para aktivis LSM ini langsung memebentangkan beberapa poster berisi hujatan bakal paslon Misof.
Diantaranya tulisan 'Wahai DPRD dan Forpimda jangan diam saja!, Pilkada Mojokerto dirusak. Rakyat Mojokerto terluka' serta tulisan 'Calon Bupati dan wakil independent adalah boneka, Misnan - Sofi telah berbuat nista/hina dalam mendapatkan dukungan dengan cara kotor' dan masih banyak lagi tulisan-tulisan sumbang lainnya.
Tak hanya membentangkan spanduk, para aktivis LSM ini juga melakukan orasi tepat didepan kantor Panwas. Mereka berteriak lantang menuntut Panwas bergerak cepat untuk mengusut dugaan penyuapan dan penipuan oleh bakal paslon Misnan - Sofi ini. "Panwas jangan mlempem, Panwas harus usut sampai tuntas soal penyuapan dan penipuan yang dilakukan Misnan-Sofi dalam menggalang dukungan KTP," seru Waras, Koordinator aksi demo.
Senada dengan Waras, Mahrodji Mahfud salah satu pendemo juga mengaku gerah dengan keberadaan balon independent ini. Pasalnya, ia menuding, balon ini memberikan uang kepada setiap warga yang bersedia memberikan KTP mereka untuk dijadikan syarat dukungan . "Setiap warga yang KTP nya diberikan, diberi imbalan uang Rp 10 ribu hingga Rp 20 ribu. Ini kan tidak benar, dan sudah menjadi domain dari Panwas untuk mengusutnya," tukasnya.
Tak hanya itu, Mahrodji juga menuding Misnan - Sofi banyak memalsukan tanda-tangan pemilik KTP sebagai dukungan di Form B-1. "Untuk memudahkan mendapat KTP,tim sukses paslon perseorangan berbohong kepada warga jika KTPnya akan dijadikan data sensus penduduk serta dukungan kepada Paslon Petahana," tudingnya.
Saat audiensi mereka menuntut awak Panwaslu jika tak berani bersikap tegas.
Usai demo di Panwaslu mereka bergeser ke kantor KPUD. Namun karena semua komisioner KPUD tidak ada ditempat, mereka harus puas berorasi di depan pagar kantor KPUD.
Sebelumnya, LSM Perhutani sempat melaporkan bakal paslon Misnan - Sofi ke Panwas pada tanggal 12 Agustus lalu. Mereka melaporkan dugaan penipuan dan penyuapan yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis oleh paslon independen ini. LSM ini juga melaporkan dugaan adanya keterlibatan dari bakal paslon petahana, untuk memuluskan langkah bakal paslon perseorangan agar lolos dan ditetapkan KPU menjadi calon bupati dan wakil Bupati Mojokerto periode 2015-2020.
keterlibatan paslon petahana ini untuk mengantisipasi tidak adanya lawan saat Pilkada 9 Desember mendatang. Meski saat ini, terdapat tiga bakal paslon yang mendaftar di KPU. (one)
Social