Mojokerto-(satujurnal.com)
Kapolres Mojokerto, AKBP Budhi
Herdi Susianto meminta masyarakat agar tak segan melaporkan TNI dan Polri,
khususnya di wilayah hukum Kabupaten Mojokerto yang terindikasi tidak netral
dan memihak salah satu pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati
Mojokerto yang akan running Pilbup 2015. Sanksi tegas akan disiapkan bagi oknum
aparat keamanan yang menerabas komando.
“Kalau ada anggota, baru indikasi (tidak netral),
laporkan. Kami siap menindak, khususnya anggota TNI dan Polri bila tidak patuhi
perintah bersikap netral (dalam Pilkada),” kata Kapolres saat memberi sambutan
dalam deklarasi pilbup damai di Hotel Sun Palace, Trowulan, Kamis (27/8/2015).
Kapolres Mojokerto yang
didampingi Kapolres Mojokerto Kota, AKBP Bambang Widyatmoko dan Dandim 0815
Mojokerto Letkol Inf Djohan Darmawan menyebut, sikap netral dalam Pilkada
merupakan komando yang harus ditaati semua anggota TNI dan Polri.
“Kami aparat keamanan dari TNI
dan Polri sudah berkomitmen, dan garis komando dari pimpinan kami, posisi kami
jelas, netral dalam Pilkada. Kami akan bersikap netral dan tidak berpihak pada
salah satu pihak,” tegasnya.
Menurutnya, aparat keamanan TNI
dan Polri menyatakan kesiapannya mengamankan dan mensukseskan Pilkada. “Apapun resiko
yang akan terjadi kami pikul bersama. Tidak ada yang berat kalau dipikul
bersama-sama. Kita bersinergi. Tujuan kita sukseskan dan amankan pilkada,”
tandasnya.
Kerusuhan Pilbup Mojokerto 2010
silam, ujarnya, menjadi pelajaran berharga dan tidak boleh terulang dalam
Pilkada 9 Desember mendatang. “Pengalaman 2010, jadi pelajaran buat kita semua.
Kita tidak ingin hal itu tidak terulang. Kita berharap Pilkada akan aman,
nyaman, tentram dan damai,” tutup Kapolres. (one)
Social