 |
| CHolid Virdaus (doc.istimewa) |
Mojokerto-(satujurnal.com)
DPRD Kota Mojokerto pesimis jika target penyerapan anggaran APBD 2016 di awal tahun terealisasi. Pasalnya, hingga saat ini dokumen anggaran itu tak kunjung disahkan. Kerja tim anggaran pemerintah daerah (TPAD) pun dipertanyakan.
"TAPD terlalu lama mengajukan pembahasan APBD pasca turunnya evaluasi Gubernur, 22 Desember 2015 lalu. Padahal, setelah itu banyak libur tanggal merah. Harusnya, bisa diajukan lebih cepat," lontar anggota Tim Anggaran DPRD Kota Mojokerto, M Cholid Virdaus, Senin (04/01/2016).
Kondisi ini, kata politisi PKS tersebut, bertolakbelakang dengan harapan pemerintah pusat maupun walikota yang meminta agar APBD bisa diserap sejak awal tahun sehingga bisa maksimal.
“Setelah pembahasan hasil evaluasi Gubernur, masih ada beberapa tahapan lagi yang harus dilalui. Antara lain menyiapkan DPA dari Satker. Ini sebagai dasar pembuatan kegiatan selama setahun. Itu saja paling cepat butuh waktu satu pekan," singgungnya.
Sementara itu, anggota Komisi I (hukum dan pemerintahan), Denny Novianto berharap penyerapan APBD bisa dilakukan di pekan kedua bulan Januari. "Kita harap minggu kedua (Januari) sudah ada kegiatan yang jalan," cetusnya.
Karena, lanjut politisi Partai Demokrat tersebut, jika penyerapan APBD molor, yang paling dirugikan yakni masyarakat. “Karena APBD untuk rakyat tidak bisa dinikmati masyarakat. (one)
Social