 |
| Suliyat |
Mojokerto-(satujurnal.com)
Ancaman nonjob bagi PNS yang terbukti melakukan praktek pungli dan jual beli jabatan yang dicetuskan Walikota Mojokerto, Mas'ud Yunus direaksi kalangan Dewan setempat.
Walikota diminta tidak hanya menebar ancaman namun benar-benar melakukan langkah konkrit.
"Kita sepakat dengan sikap walikota akan menindaktegas setiap PNS yang terbukti melakukan praktek pungli dan jual beli jabatan. Tapi tidak cukup hanya peringatan keras, harus dibarengi langkah konkrit seperti pembentukan tim pengawasan khusus atau semacamnya," kata Ketua Komisi I (hukum dan pemerintahan) DPRD Kota Mojokerto, Suliyat, Rabu (3/2/2016).
Tim pengawas khusus perlu dibentuk, karena menurut Suliyat, akan lebih efektif. "Kalau tidak ada pengawasan , tentunya tidak akan efektif. Dan praktek pungli atau jual beli jabatan akan terus berjalan, bahkan bisa jadi lebih rapi lagi," lontar politisi PDI Perjuangan tersebut .
Dikatakan, jika walikota sudah mengeluarkan ancaman bagi pejabat yang terbukti pungli atau jual beli jabatan, tidak menutup kemungkinan sudah ada laporan yang menyebut praktek tak terpuji itu terjadi di tubuh birokrasi.
"Belakangan ancaman nonjob itu disampaikan dalam berbagai kesempatan. Ini artinya ada hal yang mengganjal bagi walikota. Makanya, akan lebih tepat jika dibarengi dengan langkah konkrit," tandasnya.
Sebelumnya, dalam beberapa kali kegiatan Pemkot, Mas'ud Yunus menyatakan akan menonjob pejabat yang terbukti pungli, apalagi jual beli jabatan.
Ia pun membuka ruang pengaduan, dari SMS hingga menerima pengadu secara langsung di rumah dinasnya.
"Pemkot harus bersih dari praktek KKN. PNS sebagai pelayan masyarakat harus benar-benar mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik," ujar walikota. (one)
Social