Mojokerto-(satujurnal.com)
Walikota Mojokerto, Mas’ud Yunus
meminta masyarakat di semua lapisan agar lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap
penyebaran faham radikalisme dan bahaya laten komunis. Melalui ketua rukun
warga (RW) se Kota Mojokerto, ia meminta agar warga di lingkungan masing-masing
mengindikasi atau mencurigai ada warga atau pendatang sebagai simpatisan ISIS
maupun Gafatar segera berkoordinasi dengan pihak keamanan.
“Saya berharap kepada Ketua RW apabila
ada warganya yang terindikasi bahkan kita curigai sebagai simpatisan ISIS
supaya dapat segera berkoordinasi dengan pihak keamanan. Ini penting, karena
ISIS akan mendirikan sebuah negara. Padahal kita sudah menyatakan bahwa NKRI
harga mati,” ujar Mas’ud Yunus saat membuka acara sosialisasi Pencegahan
Penyebaran Faham Radikalisme dan Bahaya Laten Komunis di Pendopo Graha Praja
Wijaya, Pemkot Mojokerto, Rabu (10/2/2016).
Dalam sosialisasi yang diikuti ratusan
Ketua RW se-Kota Mojokerto serta Kapolresta Mojokerto AKBP Nyoman Budiarja dan
jajaran Forkopimda sebagai narasumber tersebut, walikota menyatakan bahwa bahwa
pemerintah punya kewajiban dan tugas pokok untuk mensejahterakan masyarakat. Rakyat
harus bisa hidup sejahtera, nyaman, rukun berdampingan. Kuncinya, harus terwujud
jika keamanan dan ketertiban.
“Tidak mungkin Kota Mojokerto ada
pembangunan kalau tidak aman. Dan kalau tidak ada pembangunan jangan harap kota
ini ada kesejahteraan,” katanya.
Ia pun memaparkan soal doktrin
segitiga besi yang dicetuskan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, bahwa keamanan,
pembangunan dan kesejahteraan harus berjalan seimbang.
“Oleh karena itu segala bentuk
kegiatan yang mengarah pada bentuk gangguan keamanan, terlebih disintegrasi
harus diselesaikan dan diatasi secara bersama-sama. Untuk mewujudkan situasi
yang aman, maka diperlukan keterlibatan dari berbagai unsur. Baik itu
pemerintah, swasta maupun tokoh-tokoh masyarakat,” paparnya.
Belakangan ini Indonesia diterpa
berbagai isu gangguan keamanan yaitu isu paham radikalisme yang menamai dirinya
ISIS yang ingin membangun negara berlandaskan agama.
Pemerintah Indonesia
jelas-jelas melarang gerakan ISIS. Pemerintah Kota Mojokerto juga telah
menerbitkan perwali tentang penolakan dan larangan gerakan ISIS di Kota
Mojokerto.
Liberalisme, paham yang terlalu bebas
itu juga sebuah ancaman yaitu adanya gerakan Gafatar. Walaupun pendekatannya
sosial, pendekatannya ekonomi, tapi ideologi mereka jelas bertentangan dengan
ideologi Pancasila.
“Mohon apabila ada keluarga atau warga
di lingkungan bapak-bapak yang menjadi simpatisan Gafatar untuk segera
disadarkan. Segera berkoordinasi dengan pihak-pihak keamanan dan tokoh-tokoh
agama. Oleh MUI juga sudah dinyatakan ajaran sesat dan terlarang di Indonesia,”
harap dia. (one)
Social