Mojokerto-(satujurnal.com)
Pernyataan Walikota Mojokerto,
Mas’ud Yunus soal penertiban praktek prostitusi di lingkungan Yayasan
Mojopahit, Balongcangkring memantik reaksi keras pengurus yayasan. Pasalnya,
sejauh ini belum terjadi kesepakatan soal penanganan wanita tuna susila (WTS)
yang jadi binaan yayasan, namun orang nomor satu di lingkup Pemkot Mojokerto
itu justru menyatakan sudah ada titik terang. Bahkan walikota juga menyebut
angka kompensasi bagi WTS.
“Kita (Yayasan Mojopahit) hanya
sekali berkomunikasi dengan walikota di rumah dinas walikota di jalan
Hayamwuruk, hari Sabtu 13 Pebruari 2016 lalu. Dan sampai sekarang belum ada
komunikasi lanjutan. Tapi walikota menyatakan sudah berkoordinasi dengan TNI
dan Polri untuk penertiban praktek prostitusi di lingkungan yayasan. Bahkan,
merencanakan memberikan kompensasi bagi WTS. Ini yang patut diluruskan,” cetus
Ketua Yayasan Mojopahit, Teguh Starianto, Minggu (6/3/2016).
Padahal, kata Teguh, mulai
tanggal 8 Pebruari 2016 tidak ada lagi pembinaan WTS. Para WTS yang jadi binaan pihaknya sudah
dipulangkan ke kediaman masing-masing. Langkah itu diambil dengan pertimbangan
pembinaan dan rehabilitasi WTS yang selama ini dilakukan yayasan secara mandiri
tidak dinilai positif, justru dinilai sebaliknya.
“Kita koorporatif, tidak perlu
menunggu tanggal 29 Mei, WTS yang tengah direhabilitasi kita pulangkan semua.
Soal ini tentunya sudah diketahui Pemkot. Dan yang pasti, dengan tidak adanya
WTS binaan di yayasan, Pemkot tidak perlu repot-repot lagi melakukan pendataan
dan ngurusi kompensasi dan sebagainya. Tapi rupanya langkah kita sama sekali
tidak dihargai. Walikota mengeluarkan statemen akan membersihkan praktek
prostitusi di Kota Mojokerto, termasuk WTS binaan yayasan. Ujungnya, TNI dan
Polri akhirnya menggelar sweeping di yayasan dengan dasar instruksi walikota.
Ini sangat kita sayangkan !,” tandas Teguh.
Tidak cukup itu, lanjut Teguh,
walikota juga menyatakan, pembersihan yayasan dari praktek prostitusi juga
untuk mengembalikan harkat dan martabat Balong Cangkring sebagai yayasan yang
benar-benar peduli kepada kaum yang lemah. Disebut walikota jika hal itu sesuai
cita-cita dari pendirinya terdahulu.
“Pernyataan demikian sangat
merugikan yayasan secara moril. Sepertinya selama ini yayasan tidak melakukan
pembinaan terhadap para WTS, atau melakukan pembiaran. Padahal, secara
historis, WTS ada di yayasan Mojopahit karena di tahun 1970 ada permintaan
Walikota Habib Sarbini agar yayasan menampung WTS liar. Kemudian pada tahun
1970 Walikota Teguh Soejono. menerbitkan SK terkait penampungan dan pembinaan puluhan
mucikari WTS eks lokalisasi Kedundung,” ungkapnya.
Ditegaskan Teguh, saat ini tidak
ada lagi WTS yang jadi penghuni yayasan. “Apa pun sebutannya, WTS, praktek
prostitusi dan lokalisasi sekarang tidak ada lagi di yayasan. Jadi kalau aparat
mau sweeping, apa yang di-sweeping. Kalau Pemkot mendata, apa yang didata?,”
sergahnya.
Ia pun meminta Pemkot meredam
semua pihak agar persoalan WTS tidak melebar. “Karena persoalan WTS sudah
selesai. Kita tidak ingin penghuni yayasan yang berlatarbelakang aneka tuna
tidak resah dengan aksi-aksi sweeping, kita minta Pemkot juga
mensosialisasikan, utamanya unsur Forpimda yang rupanya masih terus melakukan
pemantauan,” ujarnya.
Namun, jika kondisi yang sudah
kondusif tanpa gejolak apa pun di lingkungan yayasan masih diwarnai aksi
sweeping yang terkesan dipaksakan itu masih berlanjut, Teguh memastikan akan
menempuh jalur hukum. “Silahkan walikota mencanangkan Kota Mojokerto bebas
prostitusi, tapi jangan memaksakan untuk melakukan tindakan-tindakan represif
di lingkungan yayasan, apalagi sampai membuka posko pemantauan. Kalau
memaksakan, kita akan menempuh jalur hukum,” tegas dia.
Sebelumnya, Walikota Mas’ud Yunus
mencanangkan 29 Mei mendatang Kota Mojokerto bersih dari praktek prostitusi.
"Saya pastikan tanggal 29 Mei 2016 ini
Kota Mojokerto bersih dari prostitusi. Saya jamin tidak akan ada lagi praktik
prostitusi di kota ini," ujar Walikota, Mas'ud Yunus diteapamui usai
launching duta sampah di TPA Randegan, Kelurahan Kedundung. Kecamatan
Magersari, Kamis (3/3/2016).
Untuk penertiban praktik
prostitusi di lingkungan Balong Cangkring, walikota menyatakan jika pihaknya
juga menggandeng Kepolisian dan TNI untuk ikut melakukan pengawasan di tempat
tersebut.
"Kita akan dirikan posko di
Balong Cangkring, itu untuk mengawasi ada tidaknya praktik prostitusi di tempat
itu," tegasnya.
Meski menyatakan akan menyentuh
Balong Cangkring, namun birokrat berlatarbelakang ulama ini tandas menyatakan
jika sejatinya tidak ada lokalisasi di yayasan itu. Walikota menyebut Balong
Cangkring adalah lokasi yang dinaungi oleh Yayasan Mojopahit. Yayasan tersebut
didirikan oleh Soewono Blong, mantan Kepala Desa Mentikan periode tahun 1970
lalu.
"Itu bukan lokalisasi, tapi
adalah yayasan yang menaungi para tuna karya dan tuna susila termasuk
didalamnya juga para wanita tuna susila. Jadi penertiban nanti, bukan untuk
yayasannya tapi praktik prostitusi terselubung yang ada didalamnya,"
terang Kyai Ud, sapaan popular Mas’ud Yunus.
Walikota berjanji, akan
mengembalikan harkat dan martabat Balong Cangkring sebagai yayasan yang
benar-benar peduli kepada kaum yang lemah. Ini sesuai cita-cita dari pendirinya
terdahulu. Ia juga yakin, rencana 'bersih-bersih' Balong Cangkring dari praktik
prostitusi akan terealisasi dengan kondusif dan tepat waktu.
"Kita sudah koordinasi dan
tidak ada masalah. Mereka bisa menghormati aturan, dan kitapun juga menghormati
apa yang dilakukan yayasan. Jadi Insya'alloh berjalan lancar dan tepat
waktu," tukasnya.
Walikota menambahkan, dalam
melakukan penertiban praktik prostitusi, pihaknya melakukan dengan tiga
pendekatan, diantaranya pendekatan keamanan dan ketertiban. Juga pendekatan
sosial dan kemanusiaan.
"Khusus untuk pendekaan
sosial kemanusiaan, kita sudah koordinasi dengan Kemensos dan Biro Kesra
Provinsi Jatim. Nantinya para WTS tersebut akan mendapatkan bantuan biaya hidup
selama tiga bulan sebesar Rp. 300 ribu perbulan, bantuan biaya pemulangan
senilai Rp. 250 ribu per orang, bantuan biaya pelatihan Rp. 2 juta per orang
dan bantuan modal sebesar Rp. 3 juta juga perorang," pungkas walikota.
(one)
Social