Walikota Mojokerto, Mas'ud Yunus saat meninjau gerai UMKM dalam pameran produk lokal beberapa waktu lalu |
Agar UMKM tetap mendapatkan akses
permodalan, Diskoperindag terus melakukan komunikasi intensif dengan sejumlah BPRS Syariah Pemkot Mojokerto dan sejumlah
perbankan lainnya, diantaranya dengan BRI.
"Kami sudah ada komunikasi
dengan perbankkan untuk kemudahan pengusaha mendapatkan kredit. Tentunya, semua
kelengkapan pengajuan kredit harus dipenuhi," tukasnya.
Sekedar diketahui, pinjaman
bergulir bagi UMKM Kota Mojokerto sudah berlangsung, setidaknya sepuluh tahun
terakhir. Pinjaman lunak tanpa bunga dan agunan yang digelontorkan Diskoperindag
setempat ini pun diklaim telah mendongkrak income per kapita warganya dengan
angka cukup signifikan.
Naiknya pendapatan warga di
kisaran 4 persen per tahun, membuat derajat ekonomi 100 ribu penduduknya
terangkat. APBD 2015 memploting dana bergulir Rp 3, 25 miliar, seperti angka
tahun sebelumnya. Sedianya pinjaman itu diperuntukkan bagi pelaku industri
mikro kecil menengah sebesar Rp 850 juta dengan target 100 orang, Rp 500 juta
untuk pengasong dengan target 250 orang. Selebihnya, pinjaman usaha kecil
menengah sebesar Rp 500 juta untuk 80 UKM, pinjaman koperasi berbadan hukum Rp
500 juta yang dibagikan untuk 20 koperasi dan Rp 900 juta untuk 90 pra
koperasi. Penerima kredit lunak ini diberi tenggat untuk mengembalikan selama
10 bulan tanpa seperpun bunga yang dibebankan. Namun kebijakan itu dianulir
BPK. (one)
Social