Rasionalisasi Anggaran, Pemkab Jombang Pangkas Pos Belanja Daerah - SatuJurnal.com | Portal Berita Mojokerto, Jombang, Surabaya, Jawa Timur dan Nasional

Rasionalisasi Anggaran, Pemkab Jombang Pangkas Pos Belanja Daerah

Bupati Jombang Nyono Suharli

Rasionalisasi Anggaran, Pemkab Jombang Pangkas Pos Belanja Daerah
Jombang-(satujurnal.com)

Pemerintah Kabupaten Jombang,akan melakukan rasionalisasi atau pemangkasan belanja daerahnya di masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sebesar 10 persen. 

Hal itu menyusul  keputusan Pemerintah yang bakal  memotong anggaran belanja daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2016 ini sebesar Rp. 68,8 triliun.

Bupati Jombang, Nyono Suharli mengatakan, rasionalisasi itu sudah dibahas dalam rapat Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) bersama DPRD dan selanjutkan akan menjadi agenda perampingan terhadap beberapa kegiatan.

Diakui Nyono, rasionalisasi anggaran belanja daerah itu cukup berdampak pada pembangunan daerah kedepan.

Bahkan menurutnya sejumlah kegiatan yang menggunakan sumber anggaran dari APBN bakal tertunda atau terhambat. Namun demikian, kata dia pihaknya  memastikan bakal melakukan penyesuaian dan menyelesaikan seluruh pembangunan sesuai yang ditargetkan sebelumnya.

“jadi nanti kita sampaikan kepada DPRD dan isnyaAllah menjadi agenda termasuk didalam perampingan kelembagaan organisasi. Kalau berdampaknya tidak hanya beberapa kegiatan yang memang harus tertunda pada tahun berikutnya, mudah-mudahan target kita sesuai visi misi itu Insya Allah 2018 selesai”, Kata Nyono, Senin, (8/8/2016).

Sementara,  Pemerintah mengusulkan bakal memotong beberapa pos anggaran dalam APBN-P (Anggaran Pendapatan Belanja Negara Peruabahan) tahun 2016. Setelah dipotong sebesar Rp. 50,6 triliun, nantinya Pemerintah akan kembali memotong APBN-P 2016 sebesar Rp. 133,8 triliun. Rincianya, belanja Kementerian dan Lembaga dikurangi sebesar Rp. 65 triliun dan belaja daerah dipotong sebesar Rp. 68,8 triliun.

Pos yang dipotong itu adalah belanja-belanja yang dianggap tidak produktif. Seperti,  belanja pegawai, biaya perjalanan dinas dan pembangunan gedung-gedung Pemerintahan. Dengan pemotongan itu diharapkan akan terjadi perlambatan perdagangan internasional dan ekonomi secara global sehingga berdampak pada penurunan harga komuditas dipasar internasional.(rg)


Artikel terkait lainnya

Baca juga artikel ini

Copyright © SatuJurnal.com | Portal Berita Mojokerto, Jombang, Surabaya, Jawa Timur dan Nasional