Mojokerto-(satujurnal.com)
Hingga memasuki pekan ketiga Pebruari 2017 tak satupun tender proyek fisik muncul di laman LPSE Kota Mojokerto.
Pun pengajuan dokumen penawaran lelang dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sama sekali belum ada yang disodorkan ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Mojokerto.
Kalangan Dewan setempat mulai gerah hingga mempertanyakan keseriusan pimpinan SKPD dalam mengawal kebijakan Walikota Mas'ud Yunus soal pencangan tahun 2017 sebagai tahun pelayanan dan infrastruktur.
"Kalau dananya ada kenapa proses pengajuan lelangnya harus ditunda. Saya menyarankan kepada Walikota agar memerintahkan jajarannya mempercepat proses pelaksanaan lelang," lontar anggota Komisi II (perekonomian dan pembangunan), Yunus Suprayitno, Kamis (16/2/2017).
Jangan sampai, lanjut politisi PDI Perjuangan tersebut, pengalaman keterlambatan proyek tahun lalu terulang lagi.
"Sebab ini untuk mengantisipasi adanya keterlambatan pelaksanaan serta kejadian human error seperti proyek jembatan Rejoto. Apalagi dipertengahan tahun ada proyek PAK yang harus dikerjakan," ingatnya.
Bisa jadi, ujarnya lagi, target serapan anggaran yang dipasang Walikota Mojokerto tak digrubris SKPD.
Target serapan anggaran yang dipasang Walikota yakni 20 persen, 30, 35 persen dan 15 persen dari kekuatan APBD 2017 sekitar Rp 1 triliun.
Sementara itu, Kabag Adminstrasi Pembangunan Sekkota Mojokerto, Agoes Heri Santoso menyebut jika belum ada dokumen lelang yang masuk di ULP.
"Ya terancam molor (pelaksanaannya, Red) seperti tahun lalu," cetus Agus.
Disebut, setidaknya ada lima proyek vital yakni rehabilitasi Rumah Potong Hewan (RPH), finishing gedung Graha Mojokerto Servise City (GMSC), pembangunan kantor Kecamatan Kranggan, rehab Kantor Disporabudpar, dan pengaspalan jalan Gajahmada-Pahlawan (Gamapala) masuk skala prioritas.
Karenanya, Agus menyarankan instansi teknis agar segera memasukan dokumen penawaran lelangnya.
"Saran kami, dokumennya segera dimasukkan mumpung masih awal tahun," tukasnya.
Apalagi, lanjut Agus, aplikasi program lelang yang diadopsi pemkot masih tipe 3.6 yang lama.
"Aplikasi lelang kita masih yang lama yakni 3.6 bukan versi 4. Versi terbaru hanya bermateri penawaran lelang tanpa evaluasi spesifikasi teknis dan administrasi sehingga bisa lebih cepat," ujar ia.
Agus mengaku tak tahu menahu perihal kendala belum masuknya dokumen lelang karena itu urusan instansi teknis.
Tahun ini, Walikota menetapkan sejumlah proyek sebagai skala prioritas. Lima proyek prioritas itu termasuk pengaspalan jalan Gajahmada-Pahlawan (Gamapala) yang diduga rusak akibat penggunaan alat berat kala rehab saluran air dan trotoar tahun lalu harus segera ditangani. Rehab jalan ini mendapat plafon anggaran Rp 8 miliar.
Belum adanya dokumen proyek yang masuk ini tak ayal membuat Walikota tampak gusar.
"Lima proyek prioritas itu wajib, segera setelah ini saya minta dimasukkan," tegasnya.
Orang nomer satu di pemkot ini yakin SKPD sudah mempersiapkan dokumen lelangnya.
"Sekarang sudah dipersiapkan. Saya minta semua SKPD memasukkan dokumennya," katanya.
Ia berharap seluruh SKPD tidak mengabaikan target serapan anggarannya.
"Targetnya tetap, triwulan pertama 20 persen, berikutnya 30, 35 dan 15 persen," pungkasnya. (one)
Social