Jakarta-(satujurnal.com)
Walikota Mojokerto Mas’ud Yunus Selasa
(31/10) menjadi pembicara nasional dalam acara High Level Seminar for Inclusive
Cities. Acara yang diselenggarakan oleh UNESCO, ILO, WHO dan bekerjasama dengan
Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ini berlangsung di Le
Meridien Hotel, Jakarta.
Seminar ini merupakan bentuk kegiatan
jaringan Wali Kota Indonesia untuk Kota Inklusi.
Kiai Ud menjadi salah satu dari enam
Wali Kota yang menjadi pembicara di seminar ini.
Dibuka oleh Menteri Perencanaan
Pembangunan (Bappenas), Bambang P.S. Brodjonegoro. Kegiatan ini diawali dengan
penandatanganan piagam jaringan Wali Kota Indonesia Menuju Kota Inklusif.
Menteri Bappenas dalam sambutannya
mengatakan, untuk meningkatkan pelayanan kepada penyandang disabilitas,
pemerintah kota terlebih dahulu harus menyiapkan data, menyusun regulasi,
kemudian melaksanakannya dengan pendekatan pemenuhan fasilitas perkotaan baik
infrastruktur maupun peralatan-peralatan yang ramah penyandang disabilitas.
Kiai Ud menjadi pembicara pada sesi
seminar tentang kota-kota Indonesia memimpin transformasi positif menuju
inklusi disabilitas.
Dalam sesinya, Kiai Ud menjelaskan
dengan tema; “Kebijakan Ketenagakerjaan bagi Penyandang Disabilitas”. Kota
Mojokerto menjadi salah satu kota yang lebih dahulu menerapkan kebijakan
pemerintah dalam mendukung kota inklusi.
Kota Mojokerto sebagai kota pelayanan
terus berinovasi untuk memberikan berbagai pelayanan, demikian juga untuk
penyandang disabilitas. Kiai Ud telah menerbitkan produk hukum berupa peraturan
daerah Pemerintah Kota Mojokerto Nomor 15 tahun 2015 tentang Pengaturan
Ketenagakerjaan Bagi Penyandang Disabilitas.
“Hal yang diatur mulai dari perekrutan
hingga pascabekerja. Meliputi tata cara perekrutan dan penempatan kerja, bentuk
hubungan kerja dan perjanjian kerja hingga prosedur pemutusan hubungan kerja
bagi penyandang disabilitas,” jelas Kiai Ud.
Dalam hal penyediaan aksesibilitas,
Pemerintah Kota Mojokerto juga memberikan berbagai sarana dan prasarana
penunjang bagi penyandang disabilitas.
“Seperti pembangunan trotoar jalan
yang ramah bagi penyandang tuna netra, sarana aksesibilitas di instansi
pemerintahan utamanya yang terkait dengan kantor pelayanan, termasuk juga kami
merencanakan membuat taman inklusi,” ujar Kiai Ud. (one)
Social