Mojokerto-(satujurnal.com)
Perilaku korup dan kasus korupsi yang terjadi di pemerintahan Kota Mojokerto yang melibatkan pejabat eksekutif dan legislatif menjadi bahan debat yang diungkit dan diungkap empat pasangan calon (paslon) walikota dan wakil walikota Mojokerto 2018 dalam debat publik Calon Walikota Mojokerto putaran kedua yang digelar di Ayola Hotel, Sunrise Mall, Jalan Benteng Pancasila Kota Mojokerto, Kamis (24/5/2018) malam.
Hal itu tidak lepas dari tema yang ditetapkan KPU setempat, yakni 'Mewujudkan Birokrasi yang Baik dan Bersih Demi Meningkatkan Pelayanan Publik' untuk debat yang dikemas dalam lima segmen tersebut.
Empat pasangan calon walikota dan wakil walikota Mojokerto, Akmal Boedianto dan Rambo Garudo (AKRAB), Andy Soebijakto dan Ade Ria Suryani (ASRI), Warsito dan Moeljadi (WALI) dan Ika Purnama Sari dan Achmad Rizal (ITA-RIZAL) memberi penekanan yang berbeda soal birokrasi bersih yang bermuara pada pelayanan publik prima.
Meski demikian keempat paslon menjawab pertanyaan penyaji materi dengan menyatakan kesiapannya untuk menjadikan Pemkot Mojokerto sebagai cermin birokrasi yang steril dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Bahkan secara tandas pula keempat kontestan Pilwali Mojokerto , 27 Juni mendatang itu memastikan tidak akan kompromi dengan legislatif jika harus bermain patgulipat agar mulus kala membahas APBD atau produk hukum daerah lainnya.
"Kualitas pelayanan publik harus ditingkatkan, termasuk bidang kesehatan. Perilaku menyimpang ASN ( aparatur sipil negara) , pelayanan yang berbelit harus dipangkas," ujar AKRAB, paslon nomor urut 1, menjawab pertanyaan tim perumus materi soal problem birokrasi.
Andy Soebijanto yang berada di panggung debat tanpa didampingi Ade Ria Suryani yang absen tanpa konfirmasi, menyebut birokrasi tidak cukup hanya baik dan bersih tapi harus lebih baik dan lebih bersih. "APBD harus bisa diakses publik seluas-luasnya. Dengan demikian maka praktik korupsi akan terkikis dengan sendirinya," kata Andy, kandidat walikota nomor urut 2, menjawab pertanyaan tim perumus soal reformasi birokrasi dan penghapusan praktik transaksional di tubuh birokrasi.
Pasangan nomor 3, WALI menilai korupsi sebagai penyakit yang harus diberantas melalui pengawasan ketat di bidang anggaran.
"Fungsi pengawasan harus dioptimalkan. Kami juga akan mengundang KPK secara inten memberi materi ke ASN untuk pencegahan korupsi. Dan paling penting, sebagai kepala daerah kami pastikan bersih dari korupsi," ujar Warsito menjawab pertanyaan tim perumus terkait reformasi birokrasi.
Paslon nomor urut 4, Ita-Rizal menyatakan akan melangkah membenahi birokrasi dengan terlebih dahulu melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan ASN.
"Jika perlu dilakukan reposisi jabatan pucuk di setiap unit kerja Pemkot Mojokerto agar penempatan jabatan sesuai kapasitas masing-masing ASN," kata Ika Puspita Sari menjawab pertanyaan tim perumus soal pembaharuan birokrasi.
Sementara itu, Ketua KPU Kota Mojokerto, Syaiful Amin mengatakan, jika pada debat publik pertama tema yang diusung menyangkut kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah, debat publik kali ini yang diangkat titik tekannya pad birokrasi baik dan bersih.
"Karena pembangunan daerah tidak akan terwujud tanpa adanya birokrasi yang baik dan bersih," kata Amin saat rehat.
Soal empat pertanyaan tim perumus yang banyak menyinggung soal penegakan hukum dan tindak pidana korupsi, menurut Amin menjadi kewenangan tim perumus. "Kami yang menyampaikan temanya, tim perumus yang membuat materi pertanyaannya," tukasnya.
Yang menarik, di panggung debat, semua paslon laki laki bersarung, mengenakan baju koko dan berpeci.
"Ada nuansa baru dalam debat publik kedua di bulan ramadhan ini. Semua calon mengenakan sarung. Ini sudah disepakati bersama. Tidak ada unsur pembedaan bagi agama lain, karena semua calon muslim. Untuk peci merupakan identitas kenegaraan," ujar Amin.
Pun Amin, komisioner lainnya serta awak sektariat KPU tampak bersarung dan mengenakan peci.
Nuansa bersarung makin kental lantaran seluruh pendukung ASRI bersarung dan berbaju koko serba putih. (one)
Social