Mojokerto-(satujurnal.com)
Wakil Walikota Mojokerto Suyitno menilai kegiatan dan program kerja setiap organisasi perangkat daerah (OPD) relatif baik, namun perlu digenjot lagi.
Penilaian Suyitno yang kini menjabat Plt Walikota Mojokerto pasca ditahannya Mas'ud Yunus oleh KPK tersebut diutarakan dalam press conference di RM Almas, By pass Mojokerto, Senin (21/5/2018).
"Kinerja OPD-OPD baik, tapi perlu dimaksimalkan," katanya.
Maksimalisasi kinerja, ujarnya lebih lanjut, harus ditekankan. Karena persoalan hukum pasca operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang menjerat kepala Dinas PUPR dan tiga pimpinan Dewan setempat hingga menyeret Walikota sebagai tersangka baru sampai sekarang belum selesai.
"Sampai sekarang urusan hukum (KPK) belum selesai. Tapi jangan kemudian OPD lemah. Jalankan semua kegiatan sesuai aturan," tandas Suyitno.
Diakui, penekanan ke OPD agar tidak neko-neko dan selalu mengindahkan aturan hukum itu merupakan pesan khusus KPK.
"KPK mengingatkan, agar jajaran Pemkot selalu berpegang pada payung hukum," ungkapnya seraya mengatakan pesan lembaga antirasuah itu ia terima tatkala menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus OTT beberapa waktu lalu.
Lantaran itu pula, sebagai Plt Walikota ia menyatakan perlu sidak ke seluruh OPD. Hari Ini ada tiga dinas yang ia sidak yakni.Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo.
"Sidak untuk memberi support agar OPD tidak dibayangi ketakutan akan menghadapi persoalan hukum. Sepanjang semuanya dijalankan sesuai aturan hukum, selalu mengacu pada payung hukum, tentunya tidak akan ada persoalan hukum," tukasnya. (one)
Wakil Walikota Mojokerto Suyitno menilai kegiatan dan program kerja setiap organisasi perangkat daerah (OPD) relatif baik, namun perlu digenjot lagi.
Penilaian Suyitno yang kini menjabat Plt Walikota Mojokerto pasca ditahannya Mas'ud Yunus oleh KPK tersebut diutarakan dalam press conference di RM Almas, By pass Mojokerto, Senin (21/5/2018).
"Kinerja OPD-OPD baik, tapi perlu dimaksimalkan," katanya.
Maksimalisasi kinerja, ujarnya lebih lanjut, harus ditekankan. Karena persoalan hukum pasca operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang menjerat kepala Dinas PUPR dan tiga pimpinan Dewan setempat hingga menyeret Walikota sebagai tersangka baru sampai sekarang belum selesai.
"Sampai sekarang urusan hukum (KPK) belum selesai. Tapi jangan kemudian OPD lemah. Jalankan semua kegiatan sesuai aturan," tandas Suyitno.
Diakui, penekanan ke OPD agar tidak neko-neko dan selalu mengindahkan aturan hukum itu merupakan pesan khusus KPK.
"KPK mengingatkan, agar jajaran Pemkot selalu berpegang pada payung hukum," ungkapnya seraya mengatakan pesan lembaga antirasuah itu ia terima tatkala menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus OTT beberapa waktu lalu.
Lantaran itu pula, sebagai Plt Walikota ia menyatakan perlu sidak ke seluruh OPD. Hari Ini ada tiga dinas yang ia sidak yakni.Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo.
"Sidak untuk memberi support agar OPD tidak dibayangi ketakutan akan menghadapi persoalan hukum. Sepanjang semuanya dijalankan sesuai aturan hukum, selalu mengacu pada payung hukum, tentunya tidak akan ada persoalan hukum," tukasnya. (one)
Social