Mojokerto-(satujurnal.com)
Pemkot Mojokerto menerapkan penyusunan anggaran yang memperhatikan
alokasi anggaran untuk kesetaraan dan keadilan gender atau anggaran berbasis
gender dalam penyusunan APBD 2019. Artinya,
program pembangunan akan menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan dan budaya
masyarakat.
Sosialisasi anggaran berbasis gender pun digelar Pemkot Mojokerto di
berbagai kesempatan. Seperti sosialisasi yang digelar di Pimpinan Daerah
Aisyiyah Kota Mojokerto pekan lalu.
Tien Indriati, Kasubbid Perencanaan Kesejahteraan Sosial Bappeko
Mojokerto saat sosialisasi di organisasi perempuan Muhammadiyah tersebut
mengatakan, anggaran berbasis gender ini bukan semata-mata berbicara soal
perempuan, namun gender skala luas yang harus dipahami oleh para perempuan.
“Gender ini bukan hanya soal perempuan, tapi lebih pada pergeseran
kebutuhan dan budaya masyarakat. Seperti, perempuan sekarang boleh menjadi
pemimpin, atau pembangunan yang harus memperhatikan kaum difabel, dan semua
pergeseran kebutuhan ini menjadi pertimbangan dalam menyusun anggaran,”
ungkapnya.
Kaum perempuan yang masuk dalam sasaran program pemerintah, katanya
lebih lanjut, harus proaktif memberi masukan atau usulan program yang
dibutuhkan. Seperti menyampaikan melalui kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan
(Musrenbang).
“Kaum perempuan harus berpartisipasi aktif dalam menyampaikan
aspirasinya, baik melalui musrenbang maupun menyampaikan aspirasi melalui para
anggota DPRD,” tambahnya.
Sementara itu, dalam sosialisasi anggaran berbasis gender diikuti semua
Pengurus Daerah Aisyiyah Kota Mojokerto bersama jajaran pengurus ditingkat
cabang hingga tungkat ranting atau kelurahan.
Ketua Pengurus Daerah Aisyiyah (PDA) Kota Mojokerto, Sudarmi
mengatakan, kegiatan sosialisasi ini bagian dari upaya peningkatan SDM bagi
kaum perempuan agar lebih memahami program-program pemerintah.
“Ini adalah lanjutan dari program Capasity
Building Organisasi setelah kita mendapatkan materi advokasi. Harapannya,
para perempuan bisa berperan aktif dalam kegiatan dan pembangunan yang
dilakukan pemerintah daerah,” pungkasnya. (one)
Social