Walikota Mojokerto Pilih Tak Serap DAK Rp 1,7 M untuk Revitalisasi Pasar Benpas, Ini Alasannya - SatuJurnal.com | Portal Berita Mojokerto, Jombang, Surabaya, Jawa Timur dan Nasional

Walikota Mojokerto Pilih Tak Serap DAK Rp 1,7 M untuk Revitalisasi Pasar Benpas, Ini Alasannya


Mojokerto-(satujurnal.com)
Walikota Mojokerto, Ika Puspitasari tidak akan menyerap dana alokasi khusus (DAK) Kementerian Perdagangan RI senilai Rp 1,7 miliar untuk revitalisasi Pasar Benteng Pancasila (Benpas). Walikota lebih memilih menunggu sinyal dari Kementerian PUPR yang akan menggerojokkan DAK program revitalisasi bangungan sentra PKL tersebut dengan angka yang relatif lebih besar.

“DAK Kementerian Perdagangan untuk revitalisasi pasar Benpas tahun 2019 turun Rp 1,7 miliar. Tapi Walikota memastikan tidak menyerap,” kata Kepala Disperindag Kota Mojokerto, Ruby Hartoyo, Senin (31/12/2018).

Alasan mendasar, ujar Ruby, dana Rp 1,7 miliar itu hanya cukup untuk mengembalikan kondisi fisik pasar seperti semula. Padahal, Pemkot merencanakan revitalisasi dengan konsep baru.

“Dana sebesar itu tidak akan cukup untuk meredisain pasar Benpas yang lebih representatif dengan tata kelola pasar yang lebih baik,” ungkap Ruby.

Namun demikian, Ruby tak membeber lebih jauh soal desain besar sentra PKL yang mampu menampung lebih dari 200 PKL tersebut. Pun besaran DAK yang akan didapat dari Kementerian PUPR.

“Yang pasti, dana yang akan diperoleh lebih besar, sehingga desain pasar akan lebih baik dari kondisi pasar sebelum terbakar,” tukas dia.

Terpisah, Sekretaris Komisi II (perekonomian dan perdagangan) DPRD Kota Mojokerto, Dwi Edwin Endarpraja menyayangkan sikap Walikota Mojokerto, Ita Puspitasari yang tidak akan menyerap DAK Kementerian Perdagangan.

“Belum ada komunikasi dari eksekutif soal keputusan tidak menyerap DAK itu. Tapi tentunya kami sangat menyayangkan,” kata Edwin.

Menurut Edwin, pasca hangusnya pasar Benpas, Komisi II mendorong eksekutif agar mengajukan dana revitalisasi pasar ke Kementerian Perdagangan.

Lebih inten lagi, pihaknya melakukan konsultasi ke Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI. Bahkan, tidak hanya persoalan revitalisasi pasar Benpas yang diusung, namun juga dua pasar lainnya.

“Konsultasi sekaligus ‘lobi’ DAK untuk revitalisasi pasar Benpas dan pasar Mentikan yang keduanya dalam kondisi lulu lantak karena kebakaran. Dan satu lagi, untuk revitalisasi pasar Kranggan,” imbuhnya.

Ditambahkan Edwin, dalam konsultasi yang dilakukan bulan April 2018, pihaknya pun mengusung angka bantuan untuk tiga pasar itu sekitar Rp 5 miliar.

Dia berharap, keputusan Walikota untuk tidak memanfaatkan kucuran DAK Kementerian Perdagangan itu tidak menjadikan para PKL Benpas harus bertahan lebih lama di lokasi penampungan sementara yang berada di seberang lokasi yang terbakar itu.  

“Tetap disayangkan kalau tidak diserap, tapi kalau memang sudah ada kepastian dari Kementerian PUPR, ya monggo saja, asal jangan menambah durasi PKL di penampungan sementara lebih panjang,” sindir politisi Partai Gerindra tersebut.

Sekedar mengingatkan, Walikota Mojokerto, Mas’ud Yunus mengajukan bantuan dana revitalisasi ke Presiden RI Joko Widodo, selang beberapa hari setelah pasar yang menampung ratusan pedagang eks  PKL Alun-alun tu hangus terbakar.

Angka bantuan yang diajukan ke Presiden  itu antara Rp 5 miliar sampai Rp 7 miliar.

Angka itu untuk pembangunan pasar satu lantai dengan didukung base man sebagai arena parkir.

Langkah menerobos Istana Negara untuk kepentingan pembangunan kembali pasar yang terbakar September' 2017 tu menurut sumber di Pemkot Mojokerto bisa jadi yang pertama kali.

Karena dua proyek revitalisasi pasar yakni  Pasar Ikan Prajurit Kulon dan Pasar Kliwon berasal dari dana alokasi khusus (DAK) Kementerian  dan Kelautan Perikanan dan  DAK Kementerian Perdagangan.

Saat ini sebanyak 209 pedagang Benpas difasilifasi Pemkot Mojokerto dengan lapak baru dilahan relokasi di kawasan Benpas juga. Peresmian lokasi baru ini dilakukan oleh Walikota Mojokerto Masud Yunus 27 Pebruari 2018 lalu. 

Disperindag menggelontor anggaran senilai Rp 500 juta untuk pembangunan lahan relokasi sementara yang menjadi salah satu ikon perekonomian daerah ini. (one)





Artikel terkait lainnya

Baca juga artikel ini

Copyright © SatuJurnal.com | Portal Berita Mojokerto, Jombang, Surabaya, Jawa Timur dan Nasional