Mojokerto-(satujurnal.com)
Walikota Mojokerto, Ika Puspitasari
tidak akan menyerap dana alokasi khusus (DAK) Kementerian Perdagangan RI senilai
Rp 1,7 miliar untuk revitalisasi Pasar Benteng Pancasila (Benpas). Walikota lebih
memilih menunggu sinyal dari Kementerian PUPR yang akan menggerojokkan DAK
program revitalisasi bangungan sentra PKL tersebut dengan angka yang relatif
lebih besar.
“DAK Kementerian Perdagangan untuk revitalisasi
pasar Benpas tahun 2019 turun Rp 1,7 miliar. Tapi Walikota memastikan tidak
menyerap,” kata Kepala Disperindag Kota Mojokerto, Ruby Hartoyo, Senin
(31/12/2018).
Alasan mendasar, ujar Ruby, dana Rp
1,7 miliar itu hanya cukup untuk mengembalikan kondisi fisik pasar seperti
semula. Padahal, Pemkot merencanakan revitalisasi dengan konsep baru.
“Dana sebesar itu tidak akan cukup untuk
meredisain pasar Benpas yang lebih representatif dengan tata kelola pasar yang
lebih baik,” ungkap Ruby.
Namun demikian, Ruby tak membeber
lebih jauh soal desain besar sentra PKL yang mampu menampung lebih dari 200 PKL
tersebut. Pun besaran DAK yang akan didapat dari Kementerian PUPR.
“Yang pasti, dana yang akan diperoleh
lebih besar, sehingga desain pasar akan lebih baik dari kondisi pasar sebelum
terbakar,” tukas dia.
Terpisah, Sekretaris Komisi II
(perekonomian dan perdagangan) DPRD Kota Mojokerto, Dwi Edwin Endarpraja
menyayangkan sikap Walikota Mojokerto, Ita Puspitasari yang tidak akan menyerap
DAK Kementerian Perdagangan.
“Belum ada komunikasi dari eksekutif
soal keputusan tidak menyerap DAK itu. Tapi tentunya kami sangat menyayangkan,”
kata Edwin.
Menurut Edwin, pasca hangusnya pasar Benpas,
Komisi II mendorong eksekutif agar mengajukan dana revitalisasi pasar ke Kementerian
Perdagangan.
Lebih inten lagi, pihaknya melakukan konsultasi
ke Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI. Bahkan,
tidak hanya persoalan revitalisasi pasar Benpas yang diusung, namun juga dua
pasar lainnya.
“Konsultasi sekaligus ‘lobi’ DAK untuk
revitalisasi pasar Benpas dan pasar Mentikan yang keduanya dalam kondisi lulu
lantak karena kebakaran. Dan satu lagi, untuk revitalisasi pasar Kranggan,”
imbuhnya.
Ditambahkan Edwin, dalam konsultasi
yang dilakukan bulan April 2018, pihaknya pun mengusung angka bantuan untuk
tiga pasar itu sekitar Rp 5 miliar.
Dia berharap, keputusan Walikota untuk
tidak memanfaatkan kucuran DAK Kementerian Perdagangan itu tidak menjadikan
para PKL Benpas harus bertahan lebih lama di lokasi penampungan sementara yang
berada di seberang lokasi yang terbakar itu.
“Tetap disayangkan kalau tidak
diserap, tapi kalau memang sudah ada kepastian dari Kementerian PUPR, ya monggo
saja, asal jangan menambah durasi PKL di penampungan sementara lebih panjang,”
sindir politisi Partai Gerindra tersebut.
Sekedar mengingatkan, Walikota Mojokerto, Mas’ud Yunus mengajukan bantuan dana revitalisasi
ke Presiden RI Joko Widodo, selang beberapa hari setelah pasar yang menampung
ratusan pedagang eks PKL Alun-alun tu
hangus terbakar.
Angka bantuan yang diajukan ke
Presiden itu antara Rp 5 miliar sampai
Rp 7 miliar.
Angka itu untuk pembangunan pasar satu
lantai dengan didukung base man sebagai arena parkir.
Langkah menerobos Istana Negara untuk
kepentingan pembangunan kembali pasar yang terbakar September' 2017 tu menurut sumber di
Pemkot Mojokerto bisa jadi yang pertama kali.
Karena dua proyek revitalisasi pasar
yakni Pasar Ikan Prajurit Kulon dan
Pasar Kliwon berasal dari dana alokasi khusus (DAK) Kementerian dan Kelautan Perikanan dan DAK Kementerian Perdagangan.
Saat ini sebanyak 209 pedagang Benpas
difasilifasi Pemkot Mojokerto dengan lapak baru dilahan relokasi di kawasan
Benpas juga. Peresmian lokasi baru ini dilakukan oleh Walikota Mojokerto Masud
Yunus 27 Pebruari 2018 lalu.
Disperindag menggelontor anggaran
senilai Rp 500 juta untuk pembangunan lahan relokasi sementara yang menjadi
salah satu ikon perekonomian daerah ini. (one)
Social