Ini Usulan Hasil Reses DPRD yang Akan Dimasukkan di Program Pemkot Mojokerto - SatuJurnal.com | Portal Berita Mojokerto, Jombang, Surabaya, Jawa Timur dan Nasional

Ini Usulan Hasil Reses DPRD yang Akan Dimasukkan di Program Pemkot Mojokerto

Ini Usulan Hasil Reses DPRD yang Akan Dimasukkan di Program Pemkot Mojokerto


Mojokerto-(satujurnal.com)
Masa reses I persidangan I tahun 2019 anggota DPRD Kota Mojokerto yang berlangsung selama 5 hari, 7 Maret sampai dengan 11 Maret 2019
dimanfaatkan untuk menyerap pokok-pokok pikiran (pokir) dan aspirasi masyarakat.

Reses yang digelar secara serentak di masing-masing daerah pemilihan para legislator daerah itu disambut baik masyarakat. Momen reses ini benar-benar dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, bahkan ide untuk program-program di Kota Mojokerto.

Ketua DPRD Kota Mojokerto, Febriana Meldyawati, SH mengatakan, reses merupakan momentum bagi setiap anggota Dewan untuk bertemu dengan masyarakat guna mendengarkan sekaligus menjaring aspirasi yang disampaikan untuk diperjuangkan.

“Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan (reses) secara maksimal,” kata Melda, sapaan Febriana Meldyawati, Kamis (14/3/2019).

Aspirasi warga yang disampaikan pada kegiatan reses akan terhimpun dalam pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2019 yang akan dibahas di musrenbang tingkat Kota dan di anggarkan pada tahun 2020.

“Didalam reses terdapat peran partisipatif masyarakat dengan menyampaikan usulan dan saran yang membangun guna diteruskan untuk diperjuangkan oleh DPRD dengan pemerintah Kota Mojokerto. Dari kebutuhan riil masyarakat inilah yang akan menentukan pola pembangunan dan pengembangan Kota Mojokerto berproses kedepan”. katanya.


Berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan, ujar Melda, sapaan akrab politisi PDI Perjuangan tersebut, diantaranya mengenai pendidikan, ekonomi, kesehatan, infrastruktur dan lainnya.

Salah satu hal yang paling banyak dipertanyakan, lanjutnya, yakni menyangkut pelayanan kesehatan kesehatan JKN KIS. Hasil RDP antara DPRD, Dinkes, Dispendukcapil dan BPJS Kesehatan juga tak luput disampaikan.

“DPRD sudah dua kali melakukan RDP, kami mendesak untuk segera dibentuknya forum bersama antara Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan Dispendukcapil untuk membuat SOP terkait pelayanan kesehatan dengan berbasis teknologi informasi” cetusnya.

Selain itu, permasalahan penanganan ODGJ (orang dengan gangguan jiwa) mendapat atensi.

“Dibutuhkan perhatian dan pemahaman masyarakat bahwa ODGJ dapat disembuhkan. Peran aktif warga untuk membantu proses kesembuhan sangat di butuhkan. Perhatian keluarga besar manfaatnya untuk ODGJ. Pemerintah sendiri juga harus ambil andil dalam hal ini, yaitu dengan memberdayakan dan memberikan pelatihan untuk ODGJ. Misalnya pertanian hidroponik, perikanan dan perternakan “ tambahnya.

Disamping itu, masyarakat berharap agar program-program yang sudah berjalan baik saat ini seperti pendidikan, kesehatan, seragam, bahkan angkutan sekolah gratis dipertahankan. (one/adv)




Artikel terkait lainnya

Baca juga artikel ini

Copyright © SatuJurnal.com | Portal Berita Mojokerto, Jombang, Surabaya, Jawa Timur dan Nasional