Jakarta-(satujurnal.com)
Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilu (Mappilu-PWI) angkat suara soal temuan WNA pemegang E-KTP masuk daftar pemilih tetap (DPT) yang berujung polemik.
Tiga hal ditawarkan Mappilu-PWI untuk pembenahan data pemilih.
"Setidaknya ada tiga hal yang bisa ditindak lanjuti bersama, Pertama, ini menjadi kesempatan baik bagi penyelenggara Pemilu untuk membenahi data pemilih dari data-data anomali termasuk data yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dan mungkin kalau ada data ganda secara komprehensif untuk tidak masuk DPT KPU," kata Ketua Dewan Pakar Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilu (Mappilu-PWI) Ferry Kurnia Rizkyansyah kepada wartawan di Gedung Dewan Pers Jakarta
Senin (4/3/2019).
Pembenahan, lanjut Ferry, tentunya dengan melibatkan peserta Pemilu dan masyarakat yang dilakukan secara transparan.
"Hal kedua, penyelenggara Pemilu perlu duduk bersama dengan pemerintah dalam hal ini Dirjen Dukcapil Kemendagri, untuk menyisir kembali data-data anomali tersebut," ujarnya.
Sedangkan yang ketiga, sambung Ferry, memastikan informasi dan sosialisasi tentang data pemilih dilakukan terus menerus dan terbuka dengan berbagai perangkat dan strategi untuk memastikan masyarakat pemilih tahu dan paham. Termasuk soal mekanisme dan tatacara teknis pindah memilih.
"Informasi dan sosialisasi tentang data pemilih harus dilakukan secara terus menerus dan terbuka dengan berbagai perangkat dan strategi untuk memastikan masyarakat pemilih menjadi tahu dan paham termasuk mekanisme dan tatacara teknis pindah memilih," kata Ferry, yang menjadi Komisioner KPU RI periode 2012-2017, itu. (***)
Social