 |
| Ketua Komisi III DPRD Kota Mojokerto, Suliyat |
Mojokerto-(satujurnal.com)
Program transmigrasi di Kota Mojokerto
kian meredup. Setidaknya dua tahun terakhir, tak seorang pun warga yang
berminat untuk hijrah ke lokasi transmigran dengan berbagai fasilitas yang
sudah disiapkan pemerintah.
Ikhwal lesunya peminat program yang
berjaya di masa orba itu pun mulai menjadi bahasan di gedung Dewan setempat.
Apalagi diketahui jika Dinas Koperasi
Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (Diskoumnaker) leading sector program ini tak lagi
mengalokasikan dana APBD untuk pemberangkatan calon transmigran. Yang masih
dipasang untuk diserap, yakni anggaran kegiatan sosialisasi.
“Perlu sentuhan khusus sebagai strategi
mensukseskan program transmigrasi,” ujar Ketua Komisi III DPRD Kota Mojokerto,
Suliyat, Senin (11/3/2019).
Menurut Suliyat, sentuhan itu juga
termasuk soal keselarasan antara pemerintah pusat dan daerah.
"Pemerintah pusat perlu menyiapkan
segala sarana infrastruktur mulai jalan, pendidikan, akses ke pasar hingga
listrik agar program tersebut diminati. Selama ini pemerintah hanya menyediakan
fasilitas rumah, lahan dan alat
pertanian saja. Padahal tipikal masyarakat kota butuh adanya sarana sehingga
lingkungan transmigrasi dipandang akan menarik untuk mengubah nasib, " ujar
politisi PDI Perjuangan tersebut.
Untuk mensukseskannya kembali, lanjut
Suliyat, maka harus dipikirkan lebih jauh soal infrastruktur pendukung.
“Misalnya selama ini kurang fasilitas
kurang infrastruktur jalan, sekolah maka pemerintah harusnya menyediakan
fasilitas tersebut sehingga pemerataan penduduk bisa terlaksana,” tukasnya.
Ia berharap program transmigrasi ini
dimaksimalkan karena menjadi alat untuk menyebar pembangunan hingga merata ke
seluruh Indonesia.
Terpisah, Kepala Diskoumnaker Kota
Mojokerto Hariyanto tak menampik jika program transmigrasi kian sepi peminat.
Kondisi itu pula yang jadi alasan
pihaknya meniadakan pos pembiayaan pemberangkatan calon transmigran berikut
akomodasinya.
"Bukan menghapus. Programnya tetap
ada namun hanya untuk sosialisasi saja, tahun ini dianggarkan Rp 20 juta,”
sergah Hariyanto, Senin (11/3/2019).
Jika ada yang bersedia berangkat,
ujarnya, maka akan dialokasikan tahun depan, atau diikutkan Propinsi (Jatim).
Ia mengungkapkan hingga menginjak bulan
ketiga tahun ini, calon peserta transmigrasi masih nol. "Belum ada yang
daftar. Tahun lalu juga nggak ada yang berangkat," urainya.
Hariyanto mengatakan, upaya untuk menarik
minat warga bertransmigrasi tanpa jedah. Bahkan dibilang sudah maksimal. Sosialisasi
pun sudah dilakukan di banyak kesempatan. “Namun, minat masyarakat hidup di
rantau masih rendah," katanya. (one/adv)
Social