Mojokerto-(satujurnal.com)
Walikota
Mojokerto Ika Puspitasari menghadiri Rapat Koordinasi (Rakornas) Bidang
Kewaspadaan Nasional dalam rangka Pemantapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak
tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui
Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum di Grand Paragon Hotel,
Jakarta, Rabu (27/03)
Rakornas
digelar dengan maksud adanya sinergitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan tugasnya sehingga
tercipta situasi kondusif dan kondisi damai menjelang Pemilu serentak 2019.
Rakornas
dihadiri Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto dan Menteri
Dalam Negeri Tjahjo Kumolo diikuti oleh 2500 orang peserta Regional Tengah dari
unsur Forkopimda Provinsi dan Kabupaten / Kota, Kaban / Kakan Kesbangpol
Provinsi Kabupaten / Kota, serta unsur penyelenggara Pemilu.
Ika
Puspitasari hadir bersama Forkopimda Mojokerto, Sekretaris Daerah Kota
Mojokerto Harlistyati, Kepala Bakesbangpol dan Kabag Organisasi.
Dirjen
Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Sudarmo mengatakan, Pemilu merupakan salah satu pilar
demokrasi sebagai wahana untuk mendapatkan legitimasi bagi sebuah pemerintahan.
Sehingga dengan demikian, Pemerintah yang dihasilkan dari proses Pemilu
diharapkan merupakan pemerintah yang mendapat legitimasi yang kuat dan amanah.
“Pemilu
ini harus dilaksanakan sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur
dan adil untuk menjamin asas tersebut, maka perlu adanya satu sinergisitas di
antara seluruh pemangku kepentingan yang terlibat secara langsung dalam
Pemilu,” papar Sudarmo.
Menteri
Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menyebut Pemilu sebagai wahana
atau ajang memilih pemimpin dan bukan sebagai ajang permusuhan. “Tidak ada
alasan karena Pemilu kita bermusuhan, pertunjukan yang aneh kalau pilihan beda
tapi kebersamaan tergerus. Pilihan boleh beda, beda pilihan sudah biasa, beda
pendapat biar saja, yang penting tidak berkelahi. Ingat, Pemilu ini ajang
memilih pemimpin bukan ajang permusuhan,” tegas Wiranto.
Lebih
lanjut Wiranto menegaskan, Pemilu juga dijadikan wahana untuk calon pemimpin
beradu konsep, gagasan, dan integritas yang meyakinkan agar mampu dipilih oleh
masyarakat. “Pemilu itu kewajiban konstitusi lima tahun sekali untuk memilih
pemimpin, bukan mengadu pemimpin. Pemimpin tidak diadu tapi dipilih, dia tidak
saling berhadapan tapi dihadapkan pada publik untuk menampilkan perilaku, trade
record / rekam jejak, menampilkan kompetensi yang berintegritas untuk dilihat
dan dipilih masyarakat,” terangnya.
Sementara
itu Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tjahjo Kumolo menyampaikan ada
sembilan catatan untuk memastikan kesuksesan
Pemilu Serentak 2019 dan jangan sampai ada hal-hal yang mengganggu
tahapan kesinambungan pembangunan bangsa.
Mendagri
Tjahjo Kumolo optimis penyelenggaraan Pemilu dapat berjalan lancar, sukses dan
aman. Belajar dari pengalaman tiga kali Pilkada Serentak sebelumnya. “Saya
yakin pelaksanaan akan berjalan aman, lancar, deteksi dini oleh BIN, siber oleh
BSSN, Gakkumdu, sudah dicermati. Melihat berbagai kerawanan dan belajar dari pegalaman tiga kali Pilkada
serentak yang berjalan aman lancar dan sukses,” pungkasnya.
Usai
mengikuti Rakornas, Ning Ita, sapaan akrab Ika Puspitasari mengatakan akan
melakukan koordinasi seoptimal mungkin dengan Forkopimda dan pihak-pihak
terkait untuk mensukseskan pelaksanaan Pemilu serentak 17 April mendatang.
“Sebagaimana
diamanatkan oleh Mendagri, kami Pemerintah Kota Mojokerto terus meningkatkan
sinergitas. Tidak hanya dengan lembaga pemerintah tetapi juga dengan tokoh
masyarakat, tokoh agama dan generasi muda di Kota Mojokerto untuk
berpartisipasi mensukseskan Pemilu mendatang,” kata Ning Ita. (one)
Social