 |
| Bonnie Triyana |
Mojokerto-(satujurnal.com)
Bonnie Triyana, sejarawan Indonesia yang menjadi salah satu narasumber dalam dialog budaya bertajuk Damaran Budaya Bareng Ning Ita di halaman rumah dinas Walikota Mojokerto, Rabu (24/7/2019) menekankan pentingnya satu narasi yang kuat untuk menyebut Mojopahit bagi kepentingan strategi kebudayaan.
“Yang konkrit jelas semua orang tahu disini letaknya Mojopahit, yang penting Mojopahit memiliki narasi yang kuat. Tinggal bagaimana sekarang memaksimalkan penggarapannya,” kata Bonnie kepada satujurnal.com.
"Kalau kita ngomong Spirit of Mojopahit, itu menjadi identitas warga Mojokerto yang tidak tersekat oleh batas administratif wilayah," katanya.
Mengikuti ide Walikota Mojokerto, katanya lebih lanjut, yang penting mempersiapkan segala hal untuk membangun ekosistem.
"Kebijakan atau keinginan atau inisiatif dari Walukota untuk memajukan kebudayaan disini bukan sekedar kebijakan top down, tapi penguatan kapasitas masyarakat. Itu penting," cetusnya.
Lantaran itu, misi yang bagus harus tereksrkusi dengan baik.
"Misinya bagus tapi tidak tereksekusi dengan baik , hasilnya tidak baik juga. Karena pada akhirnya tidak ada multiplayer effect buat warga. Buat apa bikin begitu kalau warganya tidak sejahtera. Makanya agar tereksekusi dengan baik harus dipersiapkan dengan penguatan kapasitas masyarakat," tukasnya.
Narasi Bung Karno (Soekarno, Presiden RI Pertama), lanjutnya, ada disini (Kota Mojokerto). Soekarno di masa belianya tahun 1907 sampai 1916 bermukim di Kota Mojokerto. Dalam masa pembentukan karekter yang fundamental,itu ada satu narasi Bung Karno yang patut dikembangkan, yakni ajaran tentang tat twam asi atau ’aku adalah kamu dan kamu adalah aku’. Ajaran ini sangat aktual bagi kondisi sekarang agar kita belajar kesetaraan serta memanusiakan sesama,” katanya.
Ajaran itu, menurutnya menjadi satu nilai religius yang bisa dikembangkan sedemikan rupa untuk menjadikan kota yang menghargai kemanusiaan.
“Untuk kontek kota, kota Tat Twam Asi, kota yang menghargai kemanusiaan," kata penyunting buku "Revolusi Belum Selesai: Kumpulan Pidato Presiden Sukarno 30 September 1965 - Pelengkap Nawaksara" tersebut.
Ia mencontohkan Kota Bojonegoro kala dipimpin Bupati Suyoto. Dengan relasinya Suyoto membikin jaringan ‘Kota Welas Asih’. Wujud konkritnya, pedestrian, orang jalan kaki dihargai. Sehingga jalur predestrian trotoarnya nyaman untuk jalan. Kedua, orang difabel punya hak yang sama, dihargai juga. Ada penunjuk jalannya, Kota itu ramah buat semua orang. Harus nguwongke (memanusiakan) buat warganya, fasilitasnya dipermuda, ada pelayanan. Wujud konkrit yang bisa dirasakan. Itu wujud strategi kebudayaan. Aspek pelayanan publik itu dasar, wujud dari strategi kebudayaan.
"Jadi prinsip-prinsip dalam kemajuan kebudayaan yang paling dasar sebuah kota berbudaya itu hargai orangnya, manusianya," ujar penggagas Museum Multatuli di Rangkasbitung, Banten ini.
Untuk menopang kepentingan itu, harus ada regulasi pemerintah.
"Bikin perda,, sistem harus diciptakan melalui perda. Tidak cukup dengan peraturan bupati atau peraturan walikota yang mudah dianulir. Dengan perda (kepala daerah) bisa mewariskan itu kepada penggantinya," urainya.
Dengan sistem yang diciptakan, suatu kota punya keberimbangan, ekosistem terbentuk, kapasitas masyarakatnya kuat. Kalau kemudian terjadi lonjakan wisatawan, tidak gelagepan lagi.
Sementara soal keberatan sementara pihak yang menilai terjadi pencampuradukan unsur agama dan budaya, nenurutnya jadi problem jamak semua pemerintahan.
"Dalam tanda kutip, kontestasi agama dan budaya. Perlu kesepahaman, diskusi dan membuka diri. Kita tidak pisahkan agama dan budaya. Maka harus ditemukan ruang yang bisa dinegosikan hingga ditemukan formatnya. Saya percaya di masyarakat di tingkat tertentu punya ruang kesepahaman," tukasnya. (one)
Social