KONI Jatim Temui Pejabat Pemkot, Ini Opsi yang Ditawarkan - SatuJurnal.com | Portal Berita Mojokerto, Jombang, Surabaya, Jawa Timur dan Nasional

KONI Jatim Temui Pejabat Pemkot, Ini Opsi yang Ditawarkan

KONI Jatim Temui Pejabat Pemkot, Ini Opsi yang Ditawarkan


Mojokerto-(satujurnal.com)
Aksi demo puluhan atlet dan pengurus KONI Kota Mojokerto di depan perkantoran pemerintahan setempat, Kamis (22/8/2019), menuntut tanggungjawab Pemkot dan DPRD soal dana pembinaan yang lepas dari pengganggaran APBD 2019 akhirnya berujung turunnya pengurus KONI Jatim ke Pemkot Mojokerto.

Tiga pengurus KONI Jatim, dipimpin Wakil Ketua II, M Nabil yang  ditemui empat pejabat Pemkot Mojokerto, Jum’at (23/8/2019) mempertanyakan ikhwal terputusnya arus anggaran dana pembinaan Rp 2, 5 miliar ke kantong APBD 2019. Ini lantaran pendanaan keolahragaan mutlak menjadi tanggungjawab pemerintah daerah setempat seperti diamanatkan dalam UU Sistem Keolahragaan Nasional.  

Mereka sangat menyayangkan mentahnya dana hibah hingga berimbas pada tersendatnya pembinaan para atlet dan pengiriman kontingen Kota Mojokerto di berbagai event olahraga.

Dalam pertemuan di ruang Asisten I yang juga dihadiri Ketua KONI Kota Mojokerto, Santoso Bekti Wibowo tersebut, Kabag Hukum Pemkot Mojokerto Riyanto menjelaskan permasalahan dana hibah KONI Kota Mojokerto yang tengah dihadapi Pemkot Mojokerto. Pun soal hasil audiensi yang dilakukan pengurus KONI dengan Wakil Walikota Mojokerto Achmad Rizal Zakariah dan Wakil Ketua DPRD setempat.

“KONI Jatim menawarkan beberapa solusi atau opsi untuk persoalan ini. Antara lain, Disporabudpar menggunakan anggaran belanja langsung di kegiatan yang memungkinkan untuk pembinaan atlet KONI,” kata Riyanto.

Namun menurutnya sangat kecil sekali kemungkinan cara itu diterapkan. Karena secara normatif akan sulit diimplikasikan. 

“Salah satu alternatif yang ditawarkan KONI Jatim yang menurut saya sangat memungkinkan, yakni Pemkot menggalang dana dari CSR (Corporate Social Responsibility). Jadi sifatnya nonbugdeter. Karena kalau dari pundi APBD sudah tertutup,” ungkapnya.  

Terpisah, Santoso Bekti Wibowo mengatakan, kedatangan pengurus KONI Jatim bagian dari support terhadap masalah yang tengah dihadapi KONI Kota Mojokerto. Apalagi, kasus dana pembinaan nol dalam APBD ini pertama kali terjadi dalam sejarah penganggaran dana pembinaan keolahragaan.

Sementara soal saran KONI Jatim, menurutnya menjadi ranah Pemkot Mojokerto untuk menggunakan atau tidak.

“Kami tetap berpegang pada janji Wakil Walikota Mojokerto saat audiensi yang digelar selepas demo. Yakni pemberian dana pembinaan selambatnya  sebelum Hari Olahraga Nasional , 9 September mendatang,” tandasnya.

Anggaran itu diposkan dalam anggaran tidak terduga. “Nilainya belum ditentukan, minimal operasional kami setahun atau anggaran Porprov Rp 900 juta terpenuhi,” ujarnya.

Pihaknya berharap Pemkot Mojokerto bisa menepati janjinya. Ini agar para atlet bisa mengikuti kompetisi yang tersisa Agustus-Desember 2019.

“Kalau ternyata janji itu tidak ada realisasinya, tentunya kami akan mengambil sikap. Bisa jadi akan demo dengan mengerahkan massa dalam jumlah yang lebih besar lagi,” cetusnya. (one)


Artikel terkait lainnya

Baca juga artikel ini

Copyright © SatuJurnal.com | Portal Berita Mojokerto, Jombang, Surabaya, Jawa Timur dan Nasional