Mojokerto-(satujurnal.com)
Proyek galian untuk jaringan gas bumi
(jargas) Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral
(ESDM) di Kota Mojokerto menjadi atensi khusus kalangan Dewan setempat. Menyusul
sejumlah insiden kecelakaan lalu lintas (lakalantas) akibat sisa penutupan
lubang yang belum rata dengan badan jalan.
Kondisi itu diungkap Komisi II dalam rapat
dengar pendapat (RDP) bersama pihak ESDM, pelaksana pekerjaan, pengawas proyek,
PT PGN, Bagian Perekonomian dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)
setempat, Senin (28/10/2019).
"Dasar
RDP ini adalah pengaduan masyarakat. Proyek ini berdampak di jalan raya. Ada
tiga kejadian laka (kecelakaan lalu lintas, Red) karena itu, " ungkap Ketua
Komisi II DPRD Kota Mojokerto, Moch Rizky Fauzi Pancasilawan.
Ia meminta pihak pelaksana proyek dan
pihak ESDM agar memasang rambu sebagai tanda bahaya.
"Kita harus ada solusi dari
dampak proyek tersebut. Kami mohon dari rekan PU dibantu mengenai antisipasi
menangkal kejadian lanjutan. Butuh alat peraga dilokasi proyek itu. Jangan
sampai proyek itu mencelakai masyarakat pengguna jalan," tandasnya.
Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto,
Junaidi Malik yang juga koordinator Komisi II mengutarakan hal senada.
"Kami memanggil segenap pihak ini
biar jelas dan tidak ada kesalah pahaman terkait dengan bekas galian. Dan
paling tidak ada upaya antisipasi dilapangan, seperti tanda atau rambu-rambu.
Padahal, pengurukan yang dilakukan telah banyak yang ambles. Namun tidak ada
tanda - tanda di disana, padahal itu jalan padat. Akan mengundang
kecelakaan," kata anggota dewan asal PKB tersebut.
Ia pun meminta komitmen dari
pelaksana.
"Kami tak akan diam dengan adanya
keluhan dampak galian dan keterlambatan garapan dari masyarakat. Kami ingin
komitmennya, agar proyek ini berlangsung dan bermanfaat sehingga manfaat bagi
masyarakat Kota Mojokerto," pungkasnya.
Sekedar diketahui, tahun ini pihak
ESDM merealisasi 4.000 sambungan baru. Proyek jargas ini meliputi pemasangan
pipa utama di jalan Hayam Wuruk, Gajahmada dan Empunala sepanjang. Untuk
jaringan kecil berada di Kelurahan Balongsari, Kedundung, Purwotengah dan
Jagalan serta kelurahan Mentikan.
Menyikapi desakan Dewan, Dedy
Hariyanto sebagai kontraktor pelaksana menyatakan menyanggupi permintaan Komisi
yang membidangan perekonomian dan pembangunan tersebut. Ia tak segera menutup
lubang tersebut karena pihaknya masih melakukan kajian teknis untuk mengetahui
adanya kebocoran pada pipa baru.
"Untuk jargas tidak dapat
disamakan dengan PDAM atau galian optik. Karena untuk gas butuh waktu untuk
mengantisipasi kebocoran," terangnya.
Untuk pengaspalan, kata ia,
itu jadi komitmennya.
"Itu komitmen kita, Karena MoU
kita masih 2-3 tahun kedepan. Sebab jika tidak demikian maka kita tidak bisa
tender," katanya seraya mengatakan masih tenggat waktu pelaksanaan
sampai tanggal 12 Desember dengan untuk menuntaskan garapan yang dimulai
tanggal 16 Mei itu.
Saat ini, ujarnya lagi, sudah
melakukan pengetesan tapi terkendala pekerjaan normalisasi saluran air di jalan
Empunala.
Dipihak ESDM, Sentot mengatakan tahun
ini pihaknya melaksanakan pekerjaan pembuatan pipa sepanjang 4000 meter
lebih. Pipa utama dibangun di Hayam Wuruk, Gajahmada dan Empunala
sepanjang. Termasuk jaringan kecil di Balongsari, Kedundung, Purwotengah
dan Jagalan serta kelurahan Mentikan.
"Dan bekas galian itu bukan
kendala, karena ada tahapan. Kami akan menjalankan rekomendasi PU agar menutup
kerusakan itu," janjinya.
Komitmen yang sama disampaikan Indah
Kabid Bina Marga DPUPR Kota Mojokerto.
"Intinya wajib diaspal. Jangan
ada lubang-lubang seperti itu. Jangan ada kecelakaan lagi. Itu targetnya
pemborong. Saya kan hanya menekan saja," katanya.
Sementara, Kabag Perekonomian Kota Mojokerto
Ani Wijaya mengatakan untuk langkah pembenahan sisa galian ia akan
berkoordinasi dengan pihak Jargas, PPK dan PU. Ia juga menyampaikan bahwa mulai
tahun 2016 pihaknya jargas sudah membuat 723 sambungan rumah. Tahun 2017
5.000 sambungan, 2019 4.000 dan tahun 2020 diproyeksikan 6.000 sambungan.
(one/adv)
Social