Pemkot Mojokerto Masuk Peringkat Sepuluh Besar Penilaian Korsupgah KPK di Jatim - SatuJurnal.com | Portal Berita Mojokerto, Jombang, Surabaya, Jawa Timur dan Nasional

Pemkot Mojokerto Masuk Peringkat Sepuluh Besar Penilaian Korsupgah KPK di Jatim

Pemkot Mojokerto Masuk Peringkat Sepuluh Besar Penilaian Korsupgah KPK di Jatim

Mojokerto-(satujurnal.com)
Tim Monitoring Centre for Prevention (MCP) Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi Pemerintah Kota Mojokerto untuk melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi di Kota Mojokerto.

MCP merupakan aplikasi yang dibuat oleh KPK-RI yang di entry secara self assessment oleh pemerintah daerah, disertai bukti dokumen yang selanjutnya diverifikasi oleh tim KPK-RI. 

Melalui MCP ini diharapkan penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dilaksanakan secara lebih baik,  transparan dan akuntabel. MCP Kota Mojokerto meliputi tujuh area yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah dan manajemen aset daerah.

Tim Korsupgah KPK disambut Walikota Mojokerto Ika Puspitasari bersama jajaran Pemkot Mojokerto di ruang sidang paripurna DPRD setempat, Jum’at (6/3/2020).
“Kegiatan rencana aksi pencegahan korupsi merupakan bagian dari kegiatan pemberantasan korupsi terintegrasi, yang dilaksanakan di seluruh Indonesia dibawah unit Korsupgah KPK,” kata Walikota. 

Soal capaian MCP Kota Mojokerto tahun 2019, Ning Ita, sapaan karib Walikota Ika Puspitasari mengatakan, wilayah yang dipimpinnya masuk dalam peringkat sepuluh besar di level Jawa Timur.

"Progres capaian MCP tahun 2019 yang telah diverifikasi oleh tim KPK RI pada tanggal 8 januari tahun 2020, alhamdulillah Kota Mojokerto masuk 10 besar atau diperingkat 7 (nilai 88 persen)  dari jumlah 39 kabupaten/kota di Jawa Timur. Pada hasil penilaian ini Kota Mojokerto masih belum memenuhi target yang diharapkan karena belum tercukupi data–data yang diminta atau dilaporkan kepada KPK RI," terangnya.

Disebut Ning Ita, beberapa dokumen atau data pendukung yang belum tercukupi antara lain, audit forensi, belum terpenuhinya jumlah jabatan fungsional (Jabfung) unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ), belum terpenuhinya jumlah jabatan fungsional (Jabfung) auditor, dan belum tercapainya target inovasi pendapatan asli daerah (PAD). Oleh karena itu, Ning Ita meminta kepada seluruh pimpinan di lingkungan pemerintah kota untuk bersinergi guna pemenuhan data pendukung dimaksud.

"Sebagaimana saya telah berkomitmen bersama dengan seluruh kepala OPD di lingkungan pemerintah kota untuk bersama-sama memberantas korupsi secara terintegrasi. Oleh karena itu semoga sinergi antara KPK dan pemerintah kota akan terus terjalin dengan baik dan bermanfaat bagi upaya pencegahan korupsi di kota mojokerto. Kami akan terus memberikan pemahaman kepada semua OPD, kecamatan dan instansi lainnya yang berada di lingkungan pemerintah kota tentang bahayanya tindak pidana korupsi," tegasnya. (one/hms)

Artikel terkait lainnya

Baca juga artikel ini

Copyright © SatuJurnal.com | Portal Berita Mojokerto, Jombang, Surabaya, Jawa Timur dan Nasional