Mojokerto-(satujurnal.com)
Komisi III DPRD Kota Mojokerto merespon positif dan
memberikan apresiasi terhadap langkah Pemkot Mojokerto yang memfasilitasi para
pencari kerja serta pelaku IKM dan UKM dengan membuka sejumlah titik posko
pendampingan untuk pendaftaran Program Kartu Pra-Kerja. Pemkot Mojokerto dibawah
Walikota Ika Puspitasari dianggap memiliki komitmen sebagai bentuk kepedulian
terhadap masyarakat.
“Pembukaan sejumlah posko pendampingan ini
menunjukkan sikap dan kepedulian Walikota Mojokerto agar terjadi ketahanan
ekonomi masyarakat di tengah pandemi covid-19,” kata Ketua Komisi III, Agus
Wahjudi Utomo saat melihat pelaksanaan pendampingan di Telecenter Palapa di
Graha Mojokerto Service City (GMSC) jalan Gajahmada Kota Mojokerto, Selasa
(15/4/2020) malam.
Pemkot Mojokerto membuka posko pendampingan
pendaftaran program Kartu Pra-Kerja bagi warga setempat. Sedikitnya 8 lokasi
disiapkan Pemkot Mojokerto sebagai posko bagi warga yang mengikuti program
pemerintah pusat terkait penanganan dampak pandemi covid-19 tersebut.
Menurut Agus Wahjudi, dengan dibukanya sejumlah
posko, kesempatan masyarakat untuk menjadi peserta Program Kartu Pra-Kerja menjadi
lebih besar.
Lebih lanjut ketua Komisi yang membidangi
pendidikan dan kesra tersebut menerangkan, peluncuran kartu prakerja serta
bantuan berupa stimulan untuk modal UMKM, bantuan langsung tunai (BLT) ataupun
dalam bentuk sembako bagi masyarakat terdampak, sangat diperlukan. Program Kartu Pra-kerja dinilainya tepat
disesuaikan dengan situasi dan tantangan bangsa saat ini, yang tengah
menghadapi pandemi Covid-19.
“Penerapan kebijakan
social distancing dan physical distancing oleh pemerintah, berdampak pada
melemahnya ekonomi masyarakat. Yang paling terdampak adalah UKM dan IKM, para
pekerja harian, serta masyarakat ekonomi menengah kebawah. Mereka inilah yang
sangat perlu mendapatkan bantuan, agar tetap bisa bertahan di tengah adanya
pandemi Covid-19 ini,” kata politisi Partai Golkar tersebut.
Percepatan realisasi Kartu Pra Kerja, imbuh Agus
Wahjudi, sebagai langkah antisipasi para pekerja yang terkena PHK akibat
pandemi virus Corona Covid-19.
Dalam hal ini, ujar Agus Wahjudi lebih jauh, DPRD
Kota Mojokerto menaruh harapan besar agar tingkat pengangguran dapat ditekan
secara maksimal dan meningkatkan daya serap tenaga kerja yang ada di Kota
Mojokerto.
“Kartu Pra-Kerja juga bisa jadi salah satu
instrumen perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak pandemi covid-19,”
tukasnya.
Model transparansi dengan melibatkan secara terbuka
semua komponen masyarakat seperti halnya program Kartu Pra Kerja, katanya lagi, perlu dikembangkan pula untuk penyusunan
hingga pelaksanaan dan evaluasi program pemerintah yang lain. (one/adv)
Social