Mojokerto-(satujurnal.com)
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tingkat Kota Mojokerto digelar secara online melalui teleconference, Rabu (8/4/2020).
Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Sonny Basuki Raharjo menyampaikan poin-poin strategis dalam musrenbang yang dihadiri Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Wakil Walikota Mojokerto, Pimpinan dan Anggota DPRD, Forkopimda, seluruh OPD, dan perwakilan masyarakat Kota Mojokerto tersebut.
“Musrenbang merupakan salah satu tahapan dari penyusunan rencana pembangunan yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan perencanaan partisipatif. Dalam hal ini masyarakat dilibatkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan melalui tokoh-tokoh masyarakat yang hadir dalam musrenbang” ujar Sonny mengawali sambutan mewakili lembaganya.
Yang disampaikan dalam musrenbang, menurutnya, merupakan aspirasi masyarakat dan pokok pikiran DPRD Kota Mojokerto meliputi empat poin strategis agar menjadi perhatian pemerintah Kota Mojokerto dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2021 dengan tema Pembangunan: Penguatan SDM Masyarakat dan Aparatur untuk Daya Saing Ekonomi, Ketahanan Sosial dan Birokrasi Profesional tersebut.
Keempat poin strategis itu menyangkut bidang kesehatan, pendidikan, kesejahteraan rakyat dan infrastruktur.
Dibidang Kesehatan, DPRD menilai anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pelayanan dasar kesehatan sudah cukup memadai. “Yang digarisbawahi, bagaimana memaksimalkan mutu pelayanan yang diberikan di puskesmas dan RSUD selalu diupayakan meningkat dari waktu ke waktu,” katanya.
Bidang Pendidikan, Kota Mojokerto sudah bertahun-tahun melaksanakan program sekolah gratis, maka saatnya berbicara tentang mutu pendidikan. “Diharapkan seluruh warga Kota Mojokerto dapat menikmati pendidikan yang bermutu dengan biaya yang semurah-murahnya,” ujar Sonny.
Pemerintah Kota Mojokerto, katanya lebih lanjut, hendaknya lebih memperbanyak lagi diklat-diklat fungsional bagi aparaturnya, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat lebih cepat, mudah, akurat dan memuaskan.
Sedangkan di bidang kesejahteraan rakyat, ia menyebut, ketahanan sosial yang tinggi lahir dari masyarakat yang sejahtera yang berkeadilan. “ Oleh karena itu kebijakan anggaran haruslah memperhatikan rasa keadilan masyarakat, sehingga tatanan masyarakat Kota Mojokerto menjadi kuat dan kokoh yang tidak mudah termakan oleh hasutan dan provokasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab,” tandasnya.
Sementara di bidang infrastruktur, DPRD, sambung Sonny, menggarisbawahi agar pembangunan infrastruktur yang harus dilaksanakan hendaknya adalah pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan berkesinambungan, sehingga permasalahan mendasar yang selalu dihadapi Kota mojokerto seperti masalah banjir (genangan air) dari tahun ke tahun dapat semakin teratasi. Dengan tidak seberapa luasnya wilayah Kota Mojokerto, maka sudah semestinya pembangunan infrastruktur merata sampai ke pelosok dan sudut-sudut kota.
“Hendaknya pemerintah menaruh perhatian terhadap usulan-usulan yang disampaikan dalam musrenbang untuk dapat direalisasikan tentunya sesuai dengan skala prioritas pembangunan serta kemampuan anggaran. Hal tersebut guna menjaga kepercayaan masyarakat atas keberlangsungan penyelenggaraan musrenbang itu sendiri di masa depan” pungkas politisi Partai Golkar tersebut. (one/adv)
Social