Diprotes Warga, Fasilitator Bansos Wadul ke Walikota - SatuJurnal.com | Portal Berita Mojokerto, Jombang, Surabaya, Jawa Timur dan Nasional

Diprotes Warga, Fasilitator Bansos Wadul ke Walikota

Mojokerto-(satujurnal.com)
Sejumlah fasilitator, sebutan untuk verifikator data program jaring pengaman sosial yang ditunjuk Dinas Sosial Kota Mojokerto ‘wadul’ ke Walikota Ika Puspitasari terkait situasi di lapangan yang mereka hadapi.

Para relawan ini mengaku kerab dihujani protes warga penerima bantuan karena perbedaan jenis bantuan sosial yang didapatkan.

"Kami ke sini, ingin meminta arahan terkait kondisi di lapangan kepada ibu walikota," kata Triono, salah satu perwakilan fasilitator, saat menemui walikota di rumah dinas, jalan Hayam Wuruk, Kamis (14/5/2020).

Dihadapan orang nomor wahid di Kota Mojokerto tersebut mereka mengaku sudah melakukan verifikasi dan validasi data sesuai aturan yang ada. Namun, di lapangan mereka harus menghadapi warga yang merasa tidak puas dengan bantuan yang mereka terima.

"Sebenarnya, jenis bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 itu banyak. Ada bantuan sembako, ada bantuan uang tunai dan masih banyak lainnya. Namun, ada sebagian warga yang memaksa ingin menerima bantuan uang tunai sebesar Rp 600 ribu. Padahal, rezeki itu sudah ada yang mengatur. Jadi, kami mohon kepada warga untuk lebih legowo," tegas Ning Ita, sapaan populer  walikota.

Ning Ita pun meminta kepada warga agar tidak bertindak diluar kewajaran. Seperti merusak kendaraan dari para relawan atau fasilitator, yang selama ini telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam percepatan penanganan Covid-19 agar warga terdampak segera mendapatkan bantuan sosial.

"Kami mohon, agar warga lebih mengerti. Jangan bertindak diluar kewajaran. Para vasilitator ini juga manusia biasa. Dan juga sistem yang ada memiliki kelemahan. Mohon pengertiannya," imbuhnya.

Perlu diketahui, Pemerintah Kota Mojokerto telah menyiapkan jaring pengaman sosial bagi warga terdampak Covid-19, yang mulai diberikan sejak 15-30 April. Ada 600 tukang becak, 300 disabilitas, 369 anak yatim non panti, 1.264 lansia kurang mampu dan 6.458 keluarga pra-sejahtera yang mendapatkannya. Anggaran bantuan tersebut, bersumber dari Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBN) serta anggaran dari pemerintah pusat. Dan 5.500 paket sembako bagi warga yang tidak mendapat bantuan ataupun yang baru mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Selain itu, ada pula bantuan sosial dari  Kementerian Sosial dan Pemerintah Provinsi yang diberikan dalam bentuk Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) senilai Rp 300 ribu. Dengan rincian, Rp 200 ribu dari Kementerian Sosial, dan Rp 100 dari Pemerintah Provinsi Jatim. Untuk bantuan dari pusat akan diterima oleh masyarakat selama sembilan bulan, sejak bulan ini. Sedangkan dari provinsi, hanya tiga bulan saja. Sehingga, setiap bulannya mereka dapat mencairkan ke e-warong sesuai dengan yang telah ditentukan.

Selain penerima bantuan program KKS, pemerintah daerah juga menyakurkan bantuan sosial tunai (BST) Kemensos di Kantor Pos kepada 11.556 penerima. Bantuan sosial tersebut senilai  Rp 600 ribu akan disalurkan selama tiga bulan terhitung mulai bulan April.

"Kami ingin semua warga kota yang terdampak, dapat tercover bantuan sosial. Itu itu, mohon disyukuri apapun jenis bantuan yang diterima dari pemerintah," tandasnya. (one)

Artikel terkait lainnya

Baca juga artikel ini

Copyright © SatuJurnal.com | Portal Berita Mojokerto, Jombang, Surabaya, Jawa Timur dan Nasional