 |
| Sunarto, Ketua DPRD Kota Mojokerto |
Mojokerto-(satujurnal.com)
Pembentukan panitia khusus (pansus) penanganan covid-19 di tubuh DPRD Kota Mojokerto bukan lagi sekedar wacana. Keseriusan mengusung pansus untuk membedah kinerja Satgas Covid-19 ditunjukkan dua fraksi besar, Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi PKB. Kedua fraksi ini bahkan sudah melayangkan usulan pembentukan ‘pansus corona’ ke Sekretariat Dewan.
“Pansus corona perlu dibentuk karena kami menilai ada hal urgen yang berdampak luas di masyarakat yang perlu dipertanyakan legislatif dan membutuhkan jawaban eksekutif,” kata Ketua DPRD Kota Mojokerto, Sunarto, usai hearing Komisi III dengan warga lingkungan Kalimati, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Kranggan, Jum’at (24/7/2020).
Urgensi pembentukan pansus itu, menurut Itok, sapaan politisi senior PDI Perjuangan tersebut, terkait transparansi penggunaan anggaran hasil realokasi melalui rasionalisasi APBD 2020 sebesar Rp 149 miliar untuk penanganan covid-19.
Selain soal anggaran, disebutnya, sengkarut penyaluran bansos, seperti halnya pencoretan Bantuan Sosial Tunai (BST) Kemensos yang diadukan warga lingkungan Kalimati, jadi salah satu poin penting alasan pengguliran pansus.
“Pansus akan menjadi sarana pembuktian, siapa biang dibalik amburadulnya sasaran BST yang sebenarnya sudah saya sampaikan ke Walikota pasca penyaluran BST tahap satu. Saat itu saya minta agar dua oknum verikator yang terindikasi melakukan penyelewengan pendataan sasaran bansos diberhentikan. Tapi saya diminta membuktikan. Ya ini nanti dalam pansus pembuktiannya,” cetus koordinator Komisi III tersebut.
Yang ia tekankan, pansus yang merupakan alat kelengkapan wakil rakyat yang bersifat temporer itu akan menjalankan fungsinya di bidang pengawasan.
“Pertimbangan pembentukan pansus corona tidak asal saja, tapi melalui banyak pertimbangan berdasar laporan masyarakat dan fakta di lapangan menyangkut penanganan covid-19. Dalam penilaian kami (FPDI Perjuangan), masalah yang muncul itu penting, mendesak dan strategis yang perlu ada pengawasan dan pengawalan serius,” tandas anggota FPDI Perjuangan DPRD Kota Mojokerto tersebut.
Ia juga memastikan fraksinya sudah melayangkan surat usulan pembentukan Pansus corona melalui Sekretaris Dewan.
“Dalam rapat banmus (badan musyawarah) tadi, fraksi kami dan FPKB mendorong pembentukan pansus corona. Dan surat usulan pembentukan pansus corona sudah diserahkan (ke Sekretariat Dewan). Hari ini menyusul Fraksi PKB juga menyampaikan surat usulan (Pansus corona),” tukas Itok.
Soal kans mulusnya Pansus, ia enggan berkomentar lebih jauh. “Mudah-mudahan bisa jalan, semua ada mekanismenya,” katanya seraya memastikan suara FPDI Perjuangan solid dan utuh.
Meski demikian, Itok mengaku tetap optimis jika anggota Dewan lainnya akan mendukung. “Kami akan memberi penjelasan serinci mungkin soal urgensi pansus,” lontarnya.
Penggalangan dukungan pembentukan pansus memang harus digencarkan dua fraksi inisiator, FPDI Perjuangan dan FPKB, lantaran belum muncul sinyal yang sama soal pembentukan pansus dari empat fraksi lainnya.
FPDI Perjuangan dengan 5 anggota dan FPKB dengan 4 anggota harus menggalang dukungan sedikitnya 4 anggota lainnya. Karena setidaknya harus ada dukungan separoh plus satu dari total anggota Dewan yang berjumlah 25 orang agar pansus mulus. (one/adv)
Social