Mojokerto-(satujurnal.com)
Ajakan menjatuhkan pilihan pada calon kepala daerah Kabupaten Mojokerto yang memiliki rekam jejak relatif bersih dari korupsi, kredibel dan berintegritas disuarakan sejumlah aktivis yang bergabung dalam Gerakan Masyarakat Cerdas Memilih (GMCM).
Namun, gerakan yang muncul seiring berlangsungnya helatan akbar pesta demokrasi di tingkat lokal bertajuk pilkada ini rupanya ‘terganjal’ oleh kelompok tertentu yang merasa terusik dengan aksi moral yang menebar inspirasi kepada masyarakat untuk menjadi pemilih yang cerdas sehingga menghasilkan kepala daerah yang berkualitas.
“GMCM bergerak secara masif menggunakan berbagai sarana dari yang berpola konvensional seperti pemasangan spanduk dan pembagian flyer hingga memanfaatkan medsos (media sosial) mengajak masyarakat untuk memilih calon kepala daerah yang berintegritas. Tapi, dalam perjalannya ada pihak-pihak yang mencoba menghadang, menghalangi bahkan mengintimidasi dengan berbagai cara,” kata Wiwit Hartono, koordinator GMCM kepada sejumlah awak media dalam press conference di salah satu cafe di lingkungan Meri, Magersari, Kota Mojokerto, Selasa (17/11/2020).
Sarko, sapaan karib Wiwit Hartono pun menyebut, terjadi insiden perusakan belasan banner GMCM berisi seruan moral yang disinyalir dirusak sekelompok orang pada Senin (16/11/2020) malam. Aksi vandalisme oknum tidak bertanggung jawab tersebut dilakukan serentak di wilayah Kecamatan Jatirejo, Gondang, Dlanggu, Jatorejo dan Pacet.
Menurutnya, aksi ini sempat direkam oleh sejumlah warga setempat. Namun mereka tak kuasa melawan karena pengerusakan dilakukan dengan menggunakan senjata tajam.
Tak hanya merusak, sejumlah aktivis GMCM menjadi korban intimidasi dari oknum masyarakat yang diduga bagian dari tim pemenangan salah satu paslon bupati.
Sekedar diketahui, banner-banner tersebut bertulis "Anda menerima politik uang maka masa depan Anda tergadaikan, Akankah nasib rakyat harus ditukar dengan segenggam beras dan selembar uang, rakyat adalah urusan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan, bukan melulu urusan pasir, batu, gragal dan aspal untuk jalanan, memberi ruang pada pemimpin korup = melanggengkan keserakahan dan kerakusan.
"Banner kami dirusak pada Senin malam. Pengerusakannya pakai sajam dan diambil. Di Trowulan, aktivis Iwan diintiminasi," keluh Sarko.
Ia mengaku heran dengan aksi ini.
"Banner kami berisi himbauan agar memilih pemimpin yang baik, yang tidak ada catatan hukum. Terus terang kami prihatin dengan tiga kali pemimpin Mojokerto. Kami tidak ingin pengalaman empirik, yakni tiga Bupati Mojokerto sebelumnya tersandung pidana korupsi. Karenanya kami memberikan pemaparan dan pemahaman agar masyarakat sadar dalam memilih pemimpin. Ini adalah gerakan moral dan legal," urainya.
Sarko menegaskan, sebagai sebuah forum, GMCM legal. Sehingga, upaya penghalangan yang dilakukan pihak yang tidak bertanggungjawab merupakan tindakan melawan hukum.
Ia pun menyebut pijakan hukum, antara lain pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum serta Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.
Katanya, bagi mereka yang menghalangi gerakan ini maka ada hukuman menanti yakni pidana satu tahun.
Iwan, salah satu korban Intimidasi oknum tersebut mengungkapkan, dirinya menjadi korban persekusi belasan oknum yang mengeruduk rumahnya.
"Mereka datang dan meminta saya menarik banner-banner tersebut karena dianggap kampanye hitam. Mereka kami curigai mereka utusan dari salah satu paslon karena ada yang beratribut paslon," cetusnya.
Iwan menegaskan bahwa misinya tersebut bukan terafiliasi dengan salah satu paslon. "Misi kami netral karena kami tidak mengusung atau mengarahkan kepada salah satu paslon," katanya.
"Kejadian pengrusakan banner di sejumlah kecamatan Senin kemarin menjadi warning kepada pihak-pihak tak bertanggungjawab. Jika kejadian serupa terulang, tidak segan akan kami laporkan kepada pihak yang berwajib,” tandas ia.
Soal money politic dalam pilkada, Sarko memastikan GMCM akan terus memberikan pemahaman kepada masyarakat pemilih agar menghindari upaya pihak-pihak yang memberikan imbalan materi agar memilih paslon tertentu.
“Karena situasi pandemi, terkait money politic kita tidak bisa terjun langsung mengawasi paslon yang menggelar kampanye namun kami akan memberikan rekomendasi ke Bawaslu jika kita temukan pelanggaran Pemilu," tegasnya. (one)
Social