Mojokerto-(satujurnal.com)
Pemkot Mojokerto menganggarkan dana senilai Rp 107,4 miliar untuk program penanggulangan banjir. Dana ratusan miliar itu untuk pekerjaan redesign saluran drainase serta pembangunan 5 titik kolam retensi beserta pompa banjir dan pompa lumpur.
Walikota Mojokerto Ika Puspitasari mengatakan, banjir di Kota Mojokerto menjadi masalah klasik yang butuh penanganan serius dan komprehensif. Selain terus memperbaiki saluran drainase, Pemkot juga berupaya untuk melakukan terobosan dengan membuat kolam retensi dan pompa lumpur.
“Kegiatan pengendalian banjir terus kita laksanakan tipa tahunnya. Dan itu dapat dilihat dari semakin besarnya alokasi anggaran penanganan banjir pada tiga tahun terakhir,” ujar Walikota, Rabu (2/12/2020).
Menurut Ning Ita, sapaan Walikota Ika Puspitasari, di tahun 2018 pemkot sudah menangani ruas saluran drainase sebanyak 16 ruas, tahun 2019 meningkat menjadi 24 ruas dan tahun 2020 naik menjadi 64 ruas.
“Tahun 2021 nanti kita akan tangani lagi 93 ruas saluran. Target kita adalah perbaikan 124 ruas dengan panjar 367,948 kilometer,” terangnya.
Ia menyebut, letak geografis Kota Mojokerto yang cekung sangat sulit untuk terhindar dari banjir dan genangan. Apalagi Kota Mojokerto juga diapit beberapa sungai besar yakni Sungai Brantas, Sungai Ngotok, Sungai Brangkal dan Sungai Sadar. Saat debit air sungai meningkat, otomatis air dari permukiman warga tidak bisa masuk ke sungai, efeknya terjadilah genangan.
“Upaya kita saat ini, bagaimana agar genangan itu cepat surut yakni dengan menyedot menggunakan pompa air,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bappeko Mojokerto Agung Moeljono mengatakan, pekerjaan pembongkaran pembangunan kembali dan normalisasi membutuhkan angaran Rp 95,3 miliar. Dan untuk kolam retensi dan pompa air sebesar Rp 12,1 miliar.
“Redesign saluran Rp 95,3 miliar ini termasuk untuk kegiatan rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan. Rinciannya, untuk saluran primer sebesar Rp 28 miliar, sekunder Rp 36 miliar dan tesiar Rp 31 miliar.
Untuk kolam retensi, lanjut Agung, menyentuh lahan seluas 1.525 meter persegi, dengan volume 3.962,3 meter kubik yang dibagi menjadi 5 lokasi. Perencanaan dan pembangunannya dikerjakan Dinas PUPR. Sedangkan pemeliharaannya di bawah tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mojokerto.
"Redesign saluran Rp 95,3 miliar ini termasuk untuk kegiatan rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan. Rinciannya untuk saluran primer sebesar Rp 28 miliar, sekunder Rp 36 miliar dan tersier Rp 31 miliar," ungkapnya.
Pemkot, sambung Agung, sangat concern untuk penanganan banjir. Bahkan, program pengendalian banjir ini menjadi fokus utama dalam RPJMD era Walikota Ika Puspitasari.
“Setelah perjalanan dari master plan pengendalian banjir tahun 2013 lalu, tahun 2019 dan 20202 ini baru terealisir kajian drainase. Ini menjadi bukti keseriusan kita untuk menuntaskan persoalan banjir.
Ia juga menandaskan, jika kebijakan anggaran pemkot juga difokuskan untuk masalah banjir. Ini terlihat dari ploting anggaran yang terus meningkat tiap tahunnya.
“Lima tahun terakhir, pada tahun 2017 sebesar Rp 6 miliar, tahun 2018 Rp 12 miliar dan pada tahun 2019 dianggarkan Rp 34 miliar, tahun 2020 Rp 46 miliar kemudian direfocusing menjadi Rp 25 miliar. Dan tahun 2021 ini kita anggarkan Rp 39 miliar untuk pengendalian banjir. (one/hms)
Social