Mojokerto-(satujurnal.com)
DPRD Kota Mojokerto mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020 menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Pengesahan tersebut ditandai dengan pengetokan palu yang dilakukan oleh Ketua DPRD Kota Mojokerto Sunarto usai mendapat kesepakatan dari anggota lainnya dalam Rapat Paripurna, Jum’at (28/5/2021).
Meski telah disahkan, Itok, sapaan karib Ketua Dewan tersebut menekankan kepada Wali Kota Mojokerto Ika agar menindaklanjuti seluruh catatan dan rekomendasi yang telah diberikan tiga komisi dan disepakati dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Mojokerto.
Proses pembahasan raperda tersebut dilaksanakan dalam rapat kerja antara Badan Anggaran DPRD Kota Mojokerto dengan Tim Anggaran Pemerintah Kota Mojokerto yang berlangsung selama empat hari yaitu mulai tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan 27 Mei 2021.
Juru Bicara pimpinan Banggar, Agus Wahjudi Utomo menyampaikan, pada dasarnya semua fraksi DPRD Kota Mojokerto menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan menjadi peraturan daerah, dengan beberapa catatan.
“Laporan keuangan Pemerintah Kota Mojokerto tahun 2020 telah diaudit BPK dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pencapaian WTP yang ketujuh kalinya berturut-turut ini patut diapresiasi. Namun demikian pencapaian WTP janganlah dijadikan semacam seremonial semata. Kedepan pencapaian WTP haruslah WTP yang lebih berkualitas, yakni WTP yang catatan-catatannya lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya,” kata Agus Wahjudi.
Ditekankan, bahwa persoalan aset daerah selalu menjadi rekomendasi BPK setiap tahunnya. “Pengelolaan aset memang tidak mudah, namun Pemerintah Kota Mojokerto berkewajiban untuk mengurai satu persatu permasalahan aset ini agar tidak membebani neraca, yang menjadikan temuan BPK muncul tiap tahunnya. Manajemen aset harus ditata dengan baik sebagai upaya untuk mengurai permasalahan aset,” cetus politisi Partai Golkar tersebut.
Dalam hal pemeriksaan rutin terhadap pengelolaan keuangan di masing-masing OPD, sambung Ketua Komisi III tersebut, dibutuhkan penguatan peran inspektorat sebagai mitra OPD untuk melakukan pembinaan dan pendampingan serta mengoptimalkan sistem pengendalian internal di masing-masing OPD. sehingga temuan bpk dapat diminimalisir jumlahnya, baik yang bersifat material maupun administratif.
“Kebijakan anggaran belanja daerah hendaknya lebih diarahkan pada upaya untuk mendukung peningkatan pelayanan dasar, salah satunya adalah program penanggulangan banjir, sebagai salah satu prioritas pembangunan Kota Mojokerto,” ujarnya lebih lanjut.
“Dengan anggaran yang besar diharapkan program peningkatan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana perkotaan serta pengembangan dan peningkatan fasilitas umum perkotaan dapat dilaksanakan dengan optimal serta dengan kualitas yang maksimal,” tandasnya.
Pemerintah Kota Mojokerto, kata Agus Wahjudi lebih jauh, hendaknya lebih intens dan maksimal untuk melakukan pembinaan terhadap umkm, terutama di masa pandemi seperti saat ini, sebagai wujud dari pelaksanaan program peningkatan ekonomi kerakyatan.
“Kebutuhan akan teknologi informasi sebagai salah satu sarana bagi upaya peningkatan mutu pendidikan sangatlah urgen. untuk itu Pemerintah Kota Mojokerto berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan teknologi informasi ini di sekolah-sekolah sehingga dapat meringankan beban wali murid.
Diujung penyampaiannya, Agus Wahjudi memamparkan rincian realisasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 yang telah disepakati dari sisi pendapatan, belanja, surplus dan sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa). (one/adv)
Social