Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat-2021 di Lapangan Patih Gajahmada Polres Mojokerto Kota. Rabu (5/5/2021) pagi.
Apel gabungan yang diikuti Kapolres Mojokerto Kota AKBP Deddy Supriyadi bersama Dandim 0815 Mojokerto Letkol Inf Dwi Mawan Sutanto melibatkan personil Polres Mojokerto Kota, Kodim 0815 Mojokerto, Denpom V/2 Mojokerto serta personil gabungan Satpol PP dan Dishub Kota Mojokerto tersebut bagian dari pengecekan akhir kesiapan pelaksanaan Ops Ketupat-2021 dalam rangka pengamanan Idul Fitri 1442 Hijriah, baik pada aspek personil maupun sarana prasarana serta keterlibatan unsur terkait seperti TNI, Pemda, dan Mitra Kamtibmas lainnya.
Wali Kota membacakan amanat Kapolri Drs. Listyo Sigit Prabowo. Kapolri menyatakan, Ops Ketupat-2021 akan dilaksanakan selama 12 hari, mulai tanggal 6 sampai dengan 17 mei 2021, dengan melibatkan 90.592 personel Polri, 11.533 personel TNI, serta 52.880 personel gabungan yang terdiri dari SatpolPP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Pramuka, serta Jasa Raharja.
“Pada Operasi Ketupat-2021 ini diharapkan personil TNI-Polri serta instansi terkait untuk mengedepankan kegiatan pencegahan, yang didukung dengan deteksi dini serta penegakan hukum dalam rangka pengamanan hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah, dengan tetap menegakkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran covid-10,” kata Kapolri.
Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi Ops Ketupat tahun 2020 lalu, Gangguan Kamtibmas secara umum seperti pencurian dengan pemberatan (Curat) Dan pencurian dengan kekerasan (Curas) masih mengalami kenaikan setiap tahunya, sehingga diperlukan kewaspadaan dalam pengawasannya. Sementara berdasarkan Mapping kerawanan yang telah dilakukan saat ini, ada beberapa prediksi gangguan Kamtibmas yang harus kita antisipasi, antara lain ancaman terorisme dan radikalisme, ancaman sabotase, penyalahgunaan narkoba, pesta miras, aksi pengrusakan fasilitas umum, aksi kriminalitas seperti curat, curas, balap liar, kemacetan, dan kecelakaan maupun ancaman bencana alam lainya dampak dari musim penghujan.
Diharpakan, seluruh Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) mampu menentukan langkah antisipasi yang proaktif dan aplikatif serta cara bertindak yang tepat, efektif, dan efisien dalam mengatasi berbagai potensi gangguan yang ada berdasarkan karakteristik daerah masing – masing.
Seperti yang diketahui, Tahun 2021 Pemerintah telah resmi memutuskan melarang kegitaan mudik bagi seluruh masyarakat pada tanggal 6 sampai dengan 17 mei 2021. Saat ini Pemerintah masih terus berjuang menekan laju perkembangan covid -19 dengan berbagai kebijakan diantaranya pendisiplinan Prokes 3 M, vaksinasi, serta diberlakukannya PPKM Mikro.
Untuk itu Ning Ita mengajak agar seluruh Stakeholder bersama seluruh masyarakat untuk bahu – membahu bersinergi mendukung kebijakan pemerintah dalam menekan laju perkembangan covid -19. (ank)
Social